Jateng Bentuk Tim Terpadu, Tambang Ilegal Lereng Merapi Ditutup Polisi
Lokasi tambang ilegal di Desa Kemiren Srumbung Magelang. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Jawa Tengah menegaskan areal penambangan ilegal di kawasan lereng Gunung Merapi Kabupaten Magelang telah ditutup total. Penutupan tambang ilegal merupakan tindakan tegas lantaran telah menjadi persoalan yang kronis.
"Iya sudah ditutup. Di Gunung Merapi (tambang ilegal) sudah berhenti total. Dan itu wajib. Kalau masih beraktivitas lagi maka kita akan turun bersama ke sana untuk menindak," kata Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagyo ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (3/2/2023).
1. Polda Jateng Dinas ESDM dan KPK bentuk tim terpadu untuk sikat tambang ilegal
Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagyo saat memberi keterangan kepada wartawan usai rakor pembentukan tim terpadu penindakan tambang ilegal. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ia mengatakan bersama Dinas ESDM Jateng, Kodam IV Diponegoro, kejaksaan tinggi dan KPK, pihaknya telah membentuk tim terpadu untuk menertibkan semua aktivitas pertambangan ilegal di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.
Menurutnya ini menjadi momentum yang tepat untuk menata ulang perizinan pertambangan sekaligus memperketat pengawasan yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum di setiap daerah.
"Ini benar-benar momen yang tepat. Kami membentuk tim terpadu untuk menata dan menertibkan pertambangan di wilayah Jawa Tengah. Pak kapolda dan perwakilan Pak Pangdam tadi kita sudah rapat bersama. Kita berharap pertambangan ilegal dapat diselesaikan karena sudah jadi masalah kronis," terangnya.
Baca Juga: Walhi Ungkap Pemerintah Salah Urus Infrastruktur Wilayah Pesisir Jateng
2. Penambang ilegal yang bandel akan diproses hukum
Aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Batang Natal, Madina. (Dok.IDN Times)Lebih jauh lagi, ia berkata penataan area pertambangan perlu melibatkan semua elemen masyarakat supaya ke depan memiliki manfaat bagi lingkungan dan warga lokal.
Editor’s picks
"Kalau masih bandel akan ditempuh gakkum (penegakan hukum). Bagi yang bandel sudah kita beri solusi dan jalan keluar kemudahan kalau masih bandel yang ditempuh penegakan hukum. Maka kita tempuh upaya untuk menata tambang. Untuk mencari akar permasalahan untuk mengimbau semua pihak mengikuti aturan berlaku," sambungnya.
3. Ditreskrimsus Polda Jateng tindak tegas dua lokasi tambang
Proses pencarian korban longsor tambang emas Ilegal di Solok Selatan. IDN TImes / Andri NHIa bercerita, jika sejak empat bulan terakhir bertugas di Polda Jateng, telah menemukan banyak kasus pertambangan ilegal. Tak cuma dua tahun saja, aktivitas pertambangan ilegal dilakukan selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan persoalan yang pelik di Jawa Tengah.
"Terkait tambang ilegal ini sudah terjadi semenjak lama. Tidak hanya satu tahun dua tahun. Namun data yang kami terima ada masalah benang kusut di Jateng. Kita perlu duduk bersama untuk mengurai. Kami sudah lakukan penindakan. Tapi dengan luasan dan kondisi di lapangan, banyak sekali orang yang berkepentingan di kegiatan pertambangan," tegasnya.
Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Robert Sihombing mengaku sudah dua kali menindak tegas pelaku pertambangan ilegal selama Januari 2023. Ia menyatakan tindakan tegas dilakukan di lokasi pertambangan ilegal Kabupaten Pati.
"Ada dua titik yang kami tangani di Pati. Dan memang ada banyak berkepentingan, sudah dia kali penindakan Januari, ada intervensi tapi kita tetap lanjut. Ini sudah sesuai perintah pak direktur (Direskrimsus)," terangnya.
4. Kodam Diponegoro janji dukung penertiban kegiatan pertambangan
Sejumlah perwira dari TNI, Polri, kejaksaan, KPK sampai pejabat Dinas ESDM Jateng hadir dalam pembentukan tim terpadu penindakan tambang ilegal. (IDN Times/Fariz Fardianto)Aster Kodam IV Diponegoro, Kolonel Tejo menambahkan, pihaknya sepenuhnya mendukung sesuai tugas dan fungsi Kodam dalam menangani kegiatan pertambangan ilegal.
"Apa pun keputusan tim kami mendukung. Kami juga mengomunikasikan dengan jajaran Kodam terkait aturan penetapan pertambangan di Jateng dan DIY," kata Tejo.
Baca Juga: Rusak Kawasan Konservasi, Balai TNGM Diminta Tutup Tambang Ilegal di Magelang
