Menerima Suap, Wakil Ketua DPR RI Non Aktif Divonis Enam Tahun Penjara
IDN Times/Fariz Fardianto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times- Wakil ketua DPR RI non aktif, Taufik Kurniawan dijatuhi hukuman kurungan penjara enam tahun ditambah denda Rp200 juta. Terdakwa kasus suap aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga ini terbukti menerima fee sejumlah Rp4,85 miliar.
Vonis tersebut lebih ringan ketimbang tuntutan sebelumnya yaitu delapan tahun penjara.
1. Taufik Kurniawan juga harus bayar sejumlah denda miliaran rupiah
IDN Times/Fariz FardiantoKetua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Antonius Widijantono menyatakan, terdakwa bersalah karena melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
"Mengadili secara sah dan bersalah. Serta menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dengan denda Rp200 juta bagi terdakwa, atau diganti pidana kurungan empat bulan," kata Antonius saat membacakan amar putusannya di muka sidang Tipikor, Jalan Suratmo, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Senin (15/7).
Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan bagi terdakwa berupa yaitu harus membayar uang pengganti sebesar Rp4,2 miliar yang saat ini sudah diserahkan kepada KPK.
Baca Juga: Bacakan Pledoi, Taufik Kurniawan Mengaku Ketua PAN Jateng Minta Fee
2. Hak politiknya dicabut tiga tahun
ANTARA FOTO/Wibowo ArmandoTak cuma itu saja, hak politik Taufik juga dicabut selama tiga tahun sejak yang bersangkutan menjalani hukuman penjara. "Diputuskan bahwa menjatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik tiga tahun terhitung sejak menjalani pidana. Menetapkan terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan," ucap Antonius.
Editor’s picks
Putusan hakim tersebut berdasarkan pertimbangan selama sidang berlangsung, mulai terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi dan fakta-fakta yang terkuak selama sidang berlangsung.
3. Sebagai pimpinan DPR RI, Taufik Kurniawan kedapatan menerima hadiah atas pencairan DAK dua kabupaten
(Ilustrasi korupsi) IDN Times/Santi DewiHakim menegaskan bahwa terdakwa sebagai penyelenggara negara telah menerima aliran dana atau janji-janji, menerima hadiah maupun turut serta melakukan, perbuatan yang dipandang dan dianggap merupakan sebuah kejahatan.
Majelis hakim menjelaskan, terdakwa terbukti menerima pemberian aliran dana alokasi untuk Kabupaten Purbalingga dan Kebumen pada periode 2016-2017. Saat itu, Bupati Kebumen masih dijabat oleh Muhammad Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga masih dijabat oleh Tasdi.
Padahal di sisi lain, kata hakim terdakwa merupakan pimpinan DPR RI yang menjalankan tugas sebagai anggota legislatif. "Hal lain yang jadi pertimbangan yaitu terdakwa menerima gaji dari anggaran negara," terangnya.
Baca Juga: Terjerat Suap DAK, Taufik Kurniawan Dituntut Delapan Tahun Penjara
4. Taufik: Kami hormati putusan hakim
IDN Times/Fariz FardiantoSedangkan, Taufik Kurniawan mengaku masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas kasus yang menjeratnya tersebut.
"Secara prinsip, kami menghormati putusan hakim. Tetapi kita tetap berupaya memohon petunjuk kepada Allah SWT. Nanti akan kita pikirkan (bandingnya) karena harus melakukan kajian dan analisa hukum yang mendalam," kata Taufik.
Baca Juga: Ketua PAN: Pengganti Taufik Kurniawan Legislator Perempuan
