Ombudsman Jateng Awasi Perilaku Para Pj Bupati Wali Kota Selama Pemilu
Ilustrasi pembuatan KTP elektronik bagi pelajar. ANTARA FOTO/Feny Selly
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Sejumlah pejabat (Pj) bupati dan wali kota di Jawa Tengah sedang mendapat pengawasan dari tim Ombudsman mengenai rekam jejak kinerja mereka selama tahun politik atau ketika Pemilu 2024.
Baca Juga: Nana Sudjana Sebut Netralitas ASN Disorot, Pj Bupati Cilacap Yunita Dicopot
1. Layanan publik tidak boleh ada konflik kepentingan
ilustrasi puskesmas (IDN Times/Ervan Masbanjar)Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan proses pemantauan para Pj kepala daerah untuk memastikan optimalisasi pelayanan masyarakat menjelang masa kampanye.
"Monitoring kepada Pj kepala daerah khususnya untuk mengoordinasikan pelayanan publiknya. Mereka harus bisa memastikan bahwa layanan publik sesuai tracknya. Dalam etika layanan publik tidak boleh ada diskriminasi dan konflik kepentingan," kata Farida saat kepada IDN Times, Selasa (21/11/2023) .
Berdasarkan informasi yang dihimpun IDN Times, para penjabat kepala daerah yang ada di Jawa Tengah antara lain:
- Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta,
- Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki,
- Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto,
- Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi,
- Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri
- Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan,
- Pj Bupati Temanggung Hari Wahyu Wibowo,
- Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro
- Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro.
2. Kepatuhan publik masih bagus
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida saat memberi penjelasan mengenai pola pengawasan terhadap para Pj Bupati dan Walikota di kantornya. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ia menuturkan Ombudsman memiliki instrumen penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik di masing-masing daerah. Berdasarkan catatan sementara, ia mengaku tingkat kepatuhan publik masih relatif bagus.
"Kan kita punya instrumen tolak ukur yang memenuhi publiknya. Semua daerah sementara ini dari hasil penilaian masih bagus. Tidak ada catatan sama sekali. Artinya layanan publik di tempat Pj bupati dan walikota masih zona hijau. Karena mungkin mereka sudah menjalankan aturannya," terangnya.
Editor’s picks
3. Kasus pungli di Pati dan Jepara dilaporkan ke Ombudsman
Ilustrasi Memberi dan Menerima Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Akan tetapi selain memberi peringatan khusus bagi Pj Bupati Jepara, Pj Bupati Kudus dan Pj Bupati Pati menyusul adanya keluhan dari warga sekitar.
Sejumlah warga di Pati dan Jepara melaporkan adanya kontribusi di lingkungan SD dan SMP yang mengarah pada kasus pungli.
Bahkan, banyak laporan kasus sumbangan di Pati yang dilaporkan berulang kali ke Ombudsman. Ia tekanan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro seharusnya merespons cepat laporan tersebut.
"Kalau yang Pati ini berkali-kali dilaporkan ke Ombudsman Jawa Tengah. Saya juga heran kenapa Pak Henggar tidak segera membenarkannya. Padahal kalau laporan berulang yang muncul berarti kan ada indikasi masalah serius di sektor itu. Kami berharap Pak Pj memberikan atensi juga," kata Farida.
4. Muncul empat laporan kasus seleksi perangkat desa di Kudus
Ilustrasi kepala desa (kades) (IDN Times Ervan)Sementara di Kudus, pihaknya menyoroti kasus seleksi perangkat desa juga berlarut-larut. Ia meminta Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan bertindak responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Untuk Pj Kudus diharapkan responsif terkait masalah perangkat desa. Mesti ada perhatian dari Pj. Apalagi dalam seleksi perangkat desa, sudah berjalan sesuai ketentuan tapi belum juga dilantik. Karena masih ada perkara yang digugat di pengadilan. Kasusnya muncul di Kecamatan Undaan. Ada empat laporan . Rencananya tanggal 27-29 November kita akan ke Kudus untuk klarifikasi lagi," tuturnya.
Ia mengungkapkan setiap sistem pelayanan publik perlu dimonitor agar tidak muncul risiko maladministrasi selama tahun politik.
“Ini masih peringatan dan semakin mendekati tahun politik semua penyelenggara pelayanan publik harus on the track. Jika terjadi konflik kepentingan maka akan jadi maladministrasi,” kata Farida.
Baca Juga: Tahun Politik, Nana Sudjana Evaluasi Pj Bupati dan Wali Kota di Jateng
