PPDB Jateng Bermasalah, Data Anak Nakes COVID-19 Harus Transparan
Ilustrasi siswa SMA. (IDN Times/Sukma Sakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pusat Telaah dan Informasi Regonal (Patiro) Semarang mendesak Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan transparansi terhadap data anak tenaga kesehatan (nakes) yang diakomodir dalam jalur afirmasi PPDB 2020. Sebab, banyak calon siswa yang kebingungan mengenai mekanisme pendaftaran PPDB di sejumlah daerah.
1. Empat daerah punya jumlah anak nakes COVID-19 terbanyak. Termasuk Semarang
Petugas merawat pasien diduga virus corona. IDN Times/Bramanta PamungkasSyofii, juru bicara Patiro Semarang mengungkapkan, saat ini terdapat setidaknya empat daerah yang memiliki jumlah anak nakes terbanyak di Jawa Tengah.
Menurutnya keempat daerah yang dimaksud antara lain, Kota Semarang ada 292 anak nakes COVID-19 dengan jumlah dari kalangan miskin sebanyak 588 orang. Kemudian ada Brebes dengan jumlah 264 anak nakes COVID-19 dan yang miskin ada 541 orang.
Di Banyumas, ada anak nakes COVID-19 261 dan miskin 531 orang. Terakhir adalah Cilacap dengan jumlah anak nakes COVID-19 244 orang dan yang miskin 544 orang.
"Kita rasa ada beberapa tindakan yang harus diantisipasi. Salah satu ya harus ada transparansi data nakes dan tenaga pengusungnya. Sehingga dapat dipantau oleh publik. Supaya kuota jalur afirmasi tidak disalahgunakan," ujar Syofii dalam keterangan kepada IDN Times, Minggu (21/6).
Baca Juga: PPDB Jateng, Anak Nakes Berbondong-bondong Daftar ke SMA Favorit
2. Kuota PPDB Jateng untuk jalur afirmasi tersedia 17.159 kursi
Editor’s picks
IDN Times/Humas BandungTerlebih lagi, lanjutnya berdasarkan data yang ia peroleh kuota PPDB untuk jalur afirmasi SMA Negeri tersedia sebanyak 17.159 kursi atau setara dengan 15,4 persen dari jumlah keseluruhan daya tampung SMA mencapai 110.863 kursi.
Pihaknya sampai sekarang masih menemukan banyak hambatan saat calon siswa hendak mendaftar PPDB via online. Mulai loading akun untuk verifikasi yang lelet.
Terdapat pilihan sekolah yang belum muncul di database komputer, calon siswa bingung saat hendak merubah data dan juga kendala memasukan NIK KK.
3. Data siswa miskin harus transparan
Kondisi Posko Pengaduan PPDB di Disdikbud Jateng. Dok Humas Disdikbud JatengIa juga bilang bahwa data calon peserta didik dari kalangan warga miskin juga harus diungkap secara gamblang. Ia menganggap dengan begitu, maka kuota siswa miskin bisa diberikan dengan tepat sasaran.
"Transparansi data harus dilakukan di kalangan siswa dari panti asuhan. Datanya harus diverifikasi supaya tidak disalahgunakan," jelasnya.
Baca Juga: Modus Curang PPDB Jateng, Isi Data KK Dobel, Sehari 500 Ortu Komplain
