Ketar - Ketir, 5 Ribu Honorer di Blora Bakal Dihapus
IDN TIMES
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Blora, IDN Times - Lima ribu tenaga honorer di lingkungan Pemkab Blora rencananya akan dihapus pada tahun 2023.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Heru Eko Wiyono mengatakan, hal itu merujuk berdasarkan surat Menpan nomor B/185/M.SM/02.03/2022 tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah.
Baca Juga: Dear Warga Blora, Urus SIM di Polres Wajib Pakai PeduliLindungi
1. Pemkab Cari Solusi
IDN TIMESHeru menjelaskan, dalam surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian menghapuskan jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing, dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
"Diantara poin yang disampaikan dalam surat tersebut adalah menghapuskan jenis kepegawaian selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ungkapnya.
Heru menjelaskan, meski begitu Pemkab Blora mencarikan solusi untuk para honorer itu. Sebagian dari tenaga honorer itu akan diarahkan untuk mengikuti seleksi PPPK dan outsourcing.
"Saat ini kita tengah melakukan pemetaan jumlah tenaga honorer yang dinilai memenuhi syarat untuk mendaftar PPPK. Kami petakan formasi-formasi dia bisa masuk. Jangan sampai ada formasi-formasi ternyata tidak bisa," kata Heru, Selasa (07/06/2022).
2. Total ada 5.061 tenaga honorer di Pemkab Blora
Editor’s picks
IDN timesHeru menjelaskan, total tenaga Non ASN atau honorer di Blora ada 5.061. Jumlah tersebut mencakup tenaga guru sejumlah 1.767, kesehatan 634, dan tenaga teknis lainnya dengan total 2.660.
Untuk formasi Guru, pihaknya memastikan, saat ini sudah ada regulasi Kemenpan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru. "Di situ muncul untuk pengadaan PPPK Guru," jelasnya.
Heru menambahkan, dari lima ribu tenaga non ASN, kurang dari separo yang tidak bisa ikut PPPK. "Karena yang bisa ikut di PPPK jelas fungsional. Fungsional diatur sendiri di Perpres 38 tentang jabatan-jabatan yang boleh diisi PPPK," ungkapnya.
3. Formasi guru dipastikan aman
ilustrasi lowongan kerja (IDN Times/Nathan Manaloe)Untuk formasi Guru, pihaknya memastikan, saat ini sudah ada regulasi Kemenpan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru. "Di situ muncul untuk pengadaan PPPK Guru," jelasnya.
Heru menambahkan, dari lima ribu tenaga non ASN, kurang dari separo yang tidak bisa ikut PPPK. "Karena yang bisa ikut di PPPK jelas fungsional. Fungsional diatur sendiri di Perpres 38 tentang jabatan-jabatan yang boleh diisi PPPK," ungkapnya.
Apabila instansi membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi ataupun tenaga kebersihan dapat dilakukan melalui outsourcing melalui pihak ketiga. Artinya bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.
Baca Juga: Kisah Mistis di Blora, Legenda Pernikahan Pojokwatu dan Ngoda
