Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026. Salah satu solusi utama yang didorong oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, adalah pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca.
Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah yang menetapkan 14 kabupaten/kota dalam status Awas kekeringan meteorologis untuk periode 21–31 Agustus 2026.
"Dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini," ujar Taj Yasin usai menghadiri acara di Ponpes Ar Roudloh Babadan, Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (25/8/2026).
Adapun 14 daerah yang masuk dalam kategori status Awas meliputi:
Demak
Kudus
Grobogan
Jepara
Pati
Rembang
Blora
Sragen
Karanganyar
Purworejo
Klaten
Magelang
Cilacap
Wonogiri
BMKG memprakirakan seluruh wilayah Jawa Tengah masih berpeluang mengalami curah hujan rendah hingga akhir September, dengan awal September dipetakan sebagai fase paling kering.
Selain penanganan darurat jangka pendek, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola air jangka panjang. Ia menyoroti maraknya pembangunan permukiman yang menutup permukaan tanah dengan semen dan beton tanpa menyisakan ruang resapan air.
"Ini peringatan buat kita bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan," tegasnya.
Gus Yasin mengimbau agar pembangunan perumahan tidak menutup seluruh halaman dengan beton, melainkan memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan di lingkungan tempat tinggal warga.
Menanggapi dampak krisis air bersih di lapangan, Pemprov Jawa Tengah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiagakan armada truk tangki untuk menyalurkan air bersih secara langsung kepada masyarakat.
Pemerintah provinsi, lanjut Taj Yasin, terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota demi memastikan pasokan air yang layak konsumsi tetap tersedia bagi warga yang membutuhkan.