7 Kontroversi Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng yang Ditunjuk Jadi Capres PDIP

21 Apr 2023, 16:20 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Instagram.com/@ganjar_pranowo)

Semarang, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024, Jumat (21/4/2023). Pengumuman yang dilakukan bersamaan dengan Hari Kartini itu dihadiri oleh Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo dan Puan Maharani.

Pemilihan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai dengan lambang banteng bermoncong putih itu melewati jalan yang panjang. Bahkan, Presiden ke-5 RI itu menyampaikan, dirinya telah melakukan kontemplasi, melihat, memikirkan dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa.

‘’Dengan mengucapkan bismillah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP," ungkap Mega melalui siaran daring dari YouTube PDIP.

Kendati demikian, rakyat perlu mengetahui sepak terjang Ganjar Pranowo yang selama ini menjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, termasuk kontroversi yang pernah dilakukannya. Apa saja isu kontroversial yang pernah menyangkut suami Siti Atiqoh Supriyanti itu? Berikut 7 kontroversi Ganjar Pranowo.

1. Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Masih segar dalam ingatan, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 gegara kritik sejumlah kepala daerah yang menolak timnas Israel bermain di Tanah Air, salah satunya oleh Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng itu menolak dengan alasan memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Selain itu, ia meminta panitia untuk melakukan terobosan supaya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Sikap Ganjar itu mendapat protes dan serangan dari warganet melalui akun media sosialnya. Ia dituduh menjadi dalang pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

2. Cuci tangan dalam kasus tambang di Wadas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dicukur gundul saat Hari Kanker Anak Sedunia. (IDN Times/Humas Pemprov Jateng)

Munculnya Gerakan Wadas Melawan juga tidak lepas dari nama Ganjar Pranowo. Kasus dengan latar belakang rencana pemerintah membuka penambangan terbuka batuan andesit di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener ini mendapat perlawanan dari warga karena akan merusak lingkungan desa.

Warga Wadas mendesak Ganjar mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener. Namun, sebagai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berdalih tidak memiliki banyak kewenangan dalam proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di Wadas, Bener di Kabupaten Purworejo. Ganjar menegaskan penambangan andesit di Wadas untuk kebutuhan material proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener itu bukan ranah Pemprov Jawa Tengah, melainkan Kementerian PUPR.

3. Tidak akur dengan internal PDIP dan Puan Maharani

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan peci hitam kepada Ganjar Pranowo yang diusung menjadi Capres PDIP, Jumat (21/4/2023). (Dok. YouTube/PDI Perjuangan)

Isu kontroversial Ganjar Pranowo tidak sekadar saat ia menjabat sebagai Gubernur Jateng, tapi juga sebagai kader PDIP. Sebelum resmi diusung PDIP sebagai capres, internal partai dan Puan Maharani tampak tidak akur dengan Ganjar. Ini tampak dari Ganjar berkali-kali tak diikutsertakan dalam sejumlah acara PDIP.

Seperti pada Mei 2021, Ganjar tidak diundang di HUT ke-48 PDIP yang diselenggarakan di Panti Marhaen Semarang. Padahal, dalam susunan acara HUT PDI-P tertulis bahwa seluruh kepala dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang, kecuali Ganjar. Bahkan, Puan yang hadir di acara tersebut berpidato soal sosok pemimpin yang hanya gemar tampil di media sosial. Putri Megawati itu menyampaikan sosok seperti itu tak layak menjadi capres.

Tidak hanya dengan Puan, kader PDIP lainnya, yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pernah menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemajon alias kelewatan karena berambisi maju Pilpres 2024. Tidak lama, PDIP juga memberikan sanksi hukuman lisan kepada Ganjar.

4. Kasus izin pabrik semen di Rembang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berbincang dengan perwakilan kades, camat dan Wabup Wonogiri usai rakor di Desa Ngadirojo. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Mengorek ingatan pada tahun 2017, Ganjar Pranowo pernah berkonflik dengan warga di Pegunungan Kendeng terkait penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Gubernur Jateng tersebut sempat menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Ganjar mempersilakan kepada pegiat lingkungan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ganjar mengatakan, penerbitan izin lingkungan semen di Rembang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA). Ganjar mengatakan KPA telah melaksanakan sidang penilaian adendum Amdal semen di Rembang pada 2 Februari 2017.

5. Kasus Korupsi E-KTP

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Gubernur Jateng yang memiliki jargon ‘’Ora Korupsi, Ora Ngapusi’’ ini pernah tersenggol kasus korupsi e-KTP pada November 2017. Hal itu diungkap oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Nazaruddin menyatakan, melihat Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi lI DPR menerima uang dalam provek e-KTP senilai 500 ribu dolar AS.

6. Pengakuan nonton film porno

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Ganjar Pranowo pernah menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier pada tahun 2019. Ia mengaku pernah menonton film porno dan menyebut aktivitas tersebut wajar bagi orang dewasa. Pengakuan Ganjar itu kemudian ramai dibahas oleh warganet karena dinilai tak etis disampaikan oleh pejabat.

7. Kebijakan Jateng di Rumah Saja

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan caranya merawat toleransi di Jawa Tengah kepada para pendeta Protestan Maluku. (Dok Humas Pemprov Jateng)

Pada saat pandemik COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merilis surat edaran agar warga di Jateng wajib melaksanakan Jateng di Rumah Saja pada 6-7 Februari 2021. Kebijakan itu dilakukan agar warga tidak keluar saat pandemik dan menutup aktivitas ekonomi.

Alhasil, pada hari itu terjadi hujan lebat di sejumlah daerah dan berdampak pada aktivitas warga serta ekonomi menjadi lumpuh.