Komisi VII DPR Dorong KAI Turunkan Harga Tiket Kereta Api
- Komisi VII DPR mendorong KAI menurunkan harga tiket seluruh jurusan untuk meningkatkan minat masyarakat memakai kereta api sebagai transportasi massal.
- Bambang Haryo menilai peningkatan jumlah penumpang dan logistik perlu didorong melalui pendekatan kuantitas, termasuk subsidi gerbong oleh Ditjen Perkeretaapian.
- Komisi VII meminta dana PSO dan IMO tidak dikurangi demi keselamatan, infrastruktur, dan layanan; KAI Daop 4 akan meneruskan usulan tarif kepada direksi pusat.
Komisi VII DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penyesuaian harga tiket kereta api segala jurusan. Salah satu caranya dengan menurunkan harga tiket sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat Indonesia menggunakan moda transportasi perkeretaapian.
Table of Content
1. Bambang Haryo: Untuk memasyarakatkan kereta api
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja dengan menemui Kepala Daop 4 Semarang Mohamad Arie Faturohman. (IDN Times/Fariz Fardianto) Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan jumlah penumpang kereta api perlu ditingkatkan lantaran trafik yang ada selama ini masih mencukupi.
Dari data yang dihitungnya, pihaknya memperkirakan arus penumpang dan logistik yang menggunakan kereta api hingga ratusan ribu.
"Ini sangat potensial namun harus ditingkatkan. Selain itu khusus penumpang, harga (tiket) kereta ini perlu agak diturunkan sedikit. Tujuannya untuk memasyarakatkan kereta api sebagai transportasi massal. Ini yang sedang kita dorong ke arah ke sana," ujar pria yang akrab disapa BHS ini ketika memantau sarana kereta api di Stasiun Tawang Semarang, Jumat (13/11/2026).
Pihaknya menyebut penurunan harga tiket kereta api tidak boleh meliput dianalisa dari kualitas tarif. Melainkan mustinya dilihat dari aspek kuantitas yang harus ditingkatkan.
"Itu yang kita dorong. Supaya gerbong-gerbong diberi subsidi oleh Ditjen KA," bebernya.
2. Dana PSO dan IMO jangan dikurangi
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono melihat sarana peron Stasiun Tawang Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) Lebih jelas lagi pihaknya mengingatkan pemerintah supaya jangan mengurangi alokasi dana public service obligation (PSO) dan infrastructure maintenance and operations (IMO). Sebab, penggunaan dana PSO dan IMO menyangkut faktor keselamatan penumpang, perbaikan infrastruktur kereta api dan pelayanan publik.
Ia menekankan sesuai UU Nomor 23 tahun 2007 disebutkan bahwa PT KAI diwajibkan menjamin keselamatan penumpang dan menjaga keandalan sarana infrastruktur untuk seluruh perlintasan.
"Sesuai UU Nomor 23 tahun 2007 Kereta Api Indonesia wajib menjamin keselamatan, secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi ini yang saya dorong terus. Semoga layanan kereta api ini berkembang lebih baik, dan (proyek) sarana Trans Sumatera bisa selesai agar bisa terkoneksi semua dengan infrastruktur di Jawa," urainya.
3. KAI akan sampaikan saran Komisi VII ke jajaran direksi
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono dan Kepala Daerah Operasi 4 Semarang Mohamad Arie Fathurrochman berbincang dengan seorang penumpang kereta api di ruang tunggu peron Stasiun Tawang Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) Pihaknya pun secara khusus menyarankan Kemenhub memberi dukungan untuk membangun transportasi pariwisata di Kota Semarang yang menghubungkan jalur kereta api dengan trayek angkutan darat.
Ia mencontohkan di Kyoto Jepang, stasiun kereta menjadi titik simpul pergerakan masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. "Di (stasiun) Kyoto ini setiap 15 menit selalu ada perputaran manusia. Nah, saya minta ke depannya Kota Semarang harus bisa menjadi percontohan sebagai trafik pariwisata bagi seluruh Indonesia," tuturnya.
Kepala Daerah Operasi 4 Semarang Mohamad Arie Fathurrochman mengaku permintaan dari Komisi VII akan dijadikan catatan khusus untuk disampaikan kepada jajaran direksi pusat PT KAI.
"Kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga tiket, namun ini menjadi catatan yang baik untuk disampaikan kepada direksi pusat di Jakarta. Untuk tarif tiket memang kami acuan batas atas dan batas bawah ketika momen tertentu seperti Natal dan tahun baru. Tarifnya tidak akan melampaui batas itu," kata Arie.
