PBB Pati Naik 250 Persen, Gubernur Jateng Tegaskan Pajak Jangan Bebani Warga

Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespon polemik kenaikan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen. Seperti diketahui, Bupati Pati Sudewo memutuskan menaikan PBB 250 persen dengan alasan selama 14 tahun tidak pernah dinaikan. 

Luthfi menekankan ketentuan pungutan PBB jangan sampai membebani ekonomi warga Pati. 

"Kenaikan PBB harus disesuaikan dengan daerah. Tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat ini," ujar Luthfi saat mendampingi kunjungan Menteri ATR BPN Nusron Wahid di Lapangan Desa Candingangsingan Kabupaten Purworejo, Kamis (7/8/2025). 

Ia berkata Bupati Pati Sudewo perlu membuka ruang dialog dengan warganya agar bisa menyampaikan tujuan menaikan PBB. 

Lebih lanjut, ia juga mengakui Bupati Sudewo kurang sosialisasi. Selain itu ada kemungkinan tidak terbuka dalam menentukan kenaikan PBB hingga 250 persen. 

"Kurang sosialisasi, belum terbuka dan harus disesuaikan dengan masyarakat. Tapi prinsipnya jangan sampai membebani masyarakat. Kalau perlu nanti dibuka dialog secara cepat, jangan berlama-lama dan disosialisasikan secara masif," paparnya. 

Pihaknya mengklaim telah berusaha memberitahu Bupati Sudewo untuk membuka layanan komunikasi publik jika ada kenaikan pungutan PBB. 

"Kita harus dibuka keran komunikasi. Hal ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka publik komplain. Sifatnya kordinasi. Sudah ada perintah, paling pokok adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menggandeng stackholder," terangnya. 

Adanya kenaikan pungutan PBB, katanya juga perlu melibatkan pendapat seluruh warga Pati. Sehingga dirinya mengimbau penentuan tarif PBB perlu melibatkan semua pihak. Termasuk perlu mengkaji dan memberitahu ke OPD Pemprov Jateng. 

"Buatkan kajian dan kirimkan kepada provinsi, apakah kenaikan PBB itu wajar tidak," pungkasnya.