Semarang, IDN Times - Dokumen ijazah palsu yang diduga dimiliki Presiden Joko "Jokowi" Widodo rupanya mematik reaksi dari beragam kalangan.
Bagi kalangan akademisi sendiri, menyelidiki sebuah keaslian ijazah terutama yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara.
Menurut Pengamat Digital Forensik di Semarang, Solichul Huda, dalam kasus dugaan ijazah palsu kali ini, barang bukti yang bisa dihadirkan dalam meja persidangan bisa berupa ijazah asli atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir.
"Nah karena barang buktinya berupa dokumen baik asli atau duplikat, supaya menjadi barang bukti yang kuat di depan hukum, bukti harus diuji forensik," kata Huda kepada IDN Times melalui WhatsApp, Selasa (18/10/2022).
Huda menyampaikan sebetulnya siapapun itu boleh menuntut kalau ada undang-undang yang dilanggar.
"Namun jangan sampai lupa kekuatan barang buktinya juga harus kuat," tegas pria yang menjabat Kepala Prodi Diploma III Broadcasting, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang tersebut.
Lebih lanjut, ia mengaku tahapan pemeriksaan forensik perlu dilakukan untuk meneliti keabsahan sebuah dokumen ijazah yang diterbitkan oleh kampus.
Pemeriksaan forensik yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pengujian pada teks tanda tangan si pemilik ijazah serta meneliti setiap titik guratan tanda tangan jika seandainya telah dimodifikasi.
"Dokumen tersebut harus diuji forensik tentang teks tanda tangan. Termasuk kalau ada perubahan atau modifikasi fotokopi ijazah tersebut. Sebelum ada uji forensik ya saya pastikan ijazah presiden asli. Jadi, selama belum diuji forensik ya bisa dikatakan barang bukti tidak sah dan tidak boleh dibawa ke pengadilan," ujar Huda.
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden Jokowi sampai sekarang masih terus bergulir. Di hari ini, Selasa (18/10/2022), sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kasus dugaan ijazah palsu tidak berhenti walau Bambang Tri Mulyono sebagai salah satu penuduhnya ditangkap polisi karena adanya laporan penistaan agama UU ITE pasal 28 ayat 2. Pelapor dugaan ijazah palsu ini ditangkap karena imbas dari materi diskusinya di kanal YouTube atau media sosial.