Berbalik Dukung Prabowo, PAN Minta Kadernya Gak Usah Baperan di Pilpres 2024
Semarang, IDN Times - Arah dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke bacapres Prabowo Subianto membuat situasi politik saat ini menjadi sulit diprediksi.
1. PAN Jateng: Jangan baper!
Para pengurus PAN Jawa Tengah pun menyarankan supaya simpatisan, kader dan pengurus partainya supaya tidak perlu baperan dalam menyikapi perubahan arah dukungan selama kontestasi Pilpres 2024.
"Jangan baper aja lah di Pilpres, karena semuanya masih bisa banyak berubah. Pilpres sangat dinamis banget, bergantung kepentingannya apa," kata Ketua Desk Pemenangan Pemilu PAN Jateng, Wahyudin Noor Aly kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).
2. Pilpres 2024 justru sulit ditebak
Ia mengaku situasi jelang Pilpres 2024 kini susah ditebak. Sebab ia sendiri proses politik di Indonesia berjalan sangat dinamis.
Ia mengatakan seharusnya berjalannya Pilpres 2024 bisa membawa dampak yang nyata mengenai perubahan bagi segala lapisan masyarakat.
“Yang paling penting bagaimana korelasi Pilpres ketika ada perubahan bisa ditunjukan ke masyarakat," tambahnya.
3. PAN baca pengalaman saat Pilpres 2019
Saking dinamisnya, pihaknya mengaku tidak dapat memprediksi arah politik kedepannya akan bagaimana. Termasuk dukungan terhadap Ganjar yang berpaling itu. Ia mengaitkan nama Mahfud MD pada Pilpres 2019 yang digadang-gadang sebagai pendamping Jokowi.
“Kita sendiri kadang tidak bisa di-predict (diprediksi). Tadi kan pernah sejarahnya Pak Mahfud MD (nyaris menjadi cawapres Jokowi), tapi 15 menit sebelum pendaftaran saja bisa berubah,” ucapnya.
4. Serahkan aturan main kepada Zulhas
Kendati begitu, ia mengungkapkan arah dukungan kepada bacapres Prabowo telah melalui proses yang panjang. Karena keputusan mendukung bacapres dari KKIR tersebut sudah digodok dengan matang oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
"Bahwa seperti apa prosesnya itu juga sudah beberapa kali dilakukan oleh ketua kita. Itu tadi yang namanya politik sangat dinamis. Kita serahkan aja ke petinggi partai yang punya kewenangan," akunya.
