BPKP Tetap Awasi Kemiskinan dan Pembangunan Manusia di Jateng
BPKP siap melanjutkan kolaborasi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk meningkatkan pengawasan program pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.
BPKP mengapresiasi kenaikan indeks pembangunan manusia serta penurunan kemiskinan dan stunting di Jawa Tengah, yang diharapkan terus diperkuat melalui tata kelola.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta kabupaten/kota memanfaatkan konsultasi BPKP guna memastikan pembangunan selaras kebijakan nasional di tengah keterbatasan fiskal.
Semarang, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan tetap berusaha meningkatkan pengawasan sejumlah program pembangunan yang ada di Jawa Tengah.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, Jawa Tengah,” kata Setya di sela pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Ayi Riyanto di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Jawa Tengah, antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting.
Capaian tersebut diharapkan terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah.
Sebebagai informasi, dalam acara itu mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada BPKP juga memperkuat pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya.
Luthfi mengatakan, keberadaan BPKP memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah daerah, termasuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan ruang konsultasi dengan BPKP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan.
Luthfi berharap kolaborasi tersebut turut mendorong pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang menuntut pemerintah lebih optimal dalam mengembangkan investasi dan potensi ekonomi. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diharapkan akan lebih progresif lagi.
