Calon Gubes FISIP Undip Nilai Demokrasi Masih Terjebak Politisasi
- Dr. Teguh Yuwono menilai reformasi dan desentralisasi belum sepenuhnya menciptakan tata kelola pemerintahan efektif karena masih terjebak politisasi birokrasi, lemahnya kepercayaan publik, dan ego sektoral.
- Dalam makalahnya, Teguh menawarkan konsep relational governance yang menekankan pentingnya kepercayaan, kolaborasi, serta keterlibatan masyarakat untuk membangun pemerintahan inklusif dan adaptif.
- Ia menegaskan perlunya integrasi politik dan administrasi guna mewujudkan kesejahteraan sosial nyata melalui penguatan modal sosial, digital governance, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Semarang, IDN Times - Reformasi dan desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade dinilai belum sepenuhnya melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menyejahterakan rakyat. Politisasi birokrasi, lemahnya kepercayaan publik, hingga ego sektoral masih menjadi persoalan utama dalam pemerintahan di Indonesia.
1. Teguh Yuwono presentasikan makalah ilmiah pada Dewan Profesor Undip
Sorotan itu disampaikan calon Guru Besar Universitas Diponegoro (Gubes Undip), Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin., saat mempresentasikan makalah ilmiahnya di hadapan Dewan Profesor Undip, Rabu (10/6/2026).
Dalam makalah berjudul “Membangun Relational Governance Melalui Integrasi Politik dan Administrasi Menuju Kesejahteraan Sosial di Indonesia”, Teguh menilai pendekatan good governance yang selama ini diterapkan masih terlalu administratif dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial-politik di Indonesia.
“Perubahan institusional pasca reformasi belum otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif,” ujar Dekan FISIP Undip itu dalam presentasinya.
Ia menyoroti bagaimana praktik politik lokal justru kerap melahirkan distorsi dalam pemerintahan daerah. Birokrasi dinilai masih rentan dijadikan alat politik kekuasaan, sementara koordinasi antar instansi kerap tersandera ego sektoral dan lemahnya kolaborasi.
2. Kualitas pelayanan publik terdampak
Menurut Teguh, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan lambannya penyelesaian persoalan sosial seperti kemiskinan, stunting, hingga perlindungan kelompok rentan.
Sebagai solusi, dosen Ilmu Politik itu menawarkan konsep relational governance atau tata kelola relasional, sebuah pendekatan yang menempatkan kualitas hubungan antar aktor pemerintahan sebagai fondasi utama pengelolaan negara.
Dalam konsep itu, kepercayaan (trust), kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.
“Pemerintahan tidak bisa hanya dijalankan dengan pendekatan administratif yang kaku. Dibutuhkan hubungan yang kuat antara negara, birokrasi, masyarakat, dan aktor sosial lainnya,” jelasnya.
3. Bangun kembali kepercayaan publik
Teguh menyebut, integrasi antara politik dan administrasi harus diarahkan untuk menghasilkan kesejahteraan sosial yang nyata, bukan sekadar prosedur birokrasi formal.
Ia menekankan bahwa keberhasilan relational governance membutuhkan sejumlah prasyarat, mulai dari penguatan modal sosial masyarakat, pembangunan yang berpusat pada rakyat (people-centered development), pemanfaatan digital governance, hingga kapasitas kelembagaan yang mampu beradaptasi menghadapi krisis.
Dalam paparannya, Teguh juga menyinggung pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap birokrasi dan elite politik.
4. Tawarkan model alternatif berbasis relasi sosial
Menurutnya, rendahnya trust publik dapat menjadi hambatan serius bagi keberhasilan program-program pembangunan.
“Tujuan akhirnya harus jelas, yakni peningkatan kualitas hidup manusia, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, dan perlindungan kelompok rentan,” tegasnya.
Presentasi Teguh Yuwono menjadi salah satu sorotan dalam sidang calon Guru Besar Undip karena menawarkan kritik terhadap praktik tata kelola pemerintahan saat ini sekaligus menghadirkan model alternatif berbasis relasi sosial dan kolaborasi antar lembaga.
Melalui forum akademik tersebut, Undip menegaskan komitmennya dalam mendorong lahirnya gagasan ilmiah yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
