Dana Desa di Jateng Susut 70 Persen, Mayoritas Dialihkan ke Kopdes

Para kades dikumpulkan di GOR Jatidiri Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadescapil Jawa Tengah, Eko Sukoco mengatakan penurunan dana desa tahun ini mencapai 70 persen. 

Sehingga apabila tahun 2024-2025 kemarin tiap desa dan kelurahan memperoleh dana desa mencapai Rp1 miliar-Rp1,5 miliar. Maka tahun ini jumlahnya berkurang menjadi Rp280 juta dan maksimal hanya kisaran Rp310 juta. 

"Artinya memang turunnya sangat drastis. Bagi kades-kades tentu ini mengagetkan karena yang tiap tahunnya dapatnya sampai semiliar lebih, sekarang berdasarkan Permendes Nomor 5 tahun 2025, alokasinya dikurangi sampai 70 persen. Dapatnya tiap desa antara Rp280 juta. Mentok-mentoknya dapatnya Rp310 juta," kata Eko kepada IDN Times, Jumat (23/1/2026). 

Sejumlah kades berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Lebih lanjut ia menjelaskan bagi para kades yang terdampak penurunan dana desa tidak perlu khawatir. 

Sebab Pemprov Jateng masih mengalokasikan bantuan keuangan desa yang dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan desa. 

Untuk dana desa tahun ini, katanya mayoritas dialihkan untuk tujuh kegiatan yang diprioritaskan pemerintah. Antara lain, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemberian BLT maksimal 30 persen, penguatan ketahanan desa, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar sekolah, ketahanan pangan, energi serta iklim, produk digital desa, pembangunan desa melalui produk padat karya. 

Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menkop Budi Arie bergantian menyampaikan progres pembentukan kopdes saat rakor percepatan operasional kopdes merah putih di Gradhika Bhakti Praja Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Selain itu, ia bilang penggunaan dana desa tahun ini juga dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan koperasi desa merah putih dan makan bergizi gratis (MBG). Pembiayaan Kopdes dan MBG jadi kewajiban oleh pemerintah karena menjadi salah satu akselerasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

"Ini sesuai aturan Permendes nomor 19 yang wajib dilakukan tiap pemerintah desa. Selain ada kewajiban, ada juga beberapa larangan yang perlu dipatuhi kades dan perangkat desa, yaitu larangan pemberian honorarium, BPJS ketenagakerjaan dan rehabilitasi kantor. Kades yang diizinkan merenovasi kantornya skala kecil dengan menambal beberapa kerusakan," kata Eko. 

Para kades tampak santai duduk di pinggir jalan GOR Jatidiri sambil berfoto ria. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Pihaknya menjelaskan dengan adanya penurunan dana desa, maka masing-masing desa atau kelurahan dituntut berinovasi untuk meningkatkan pendapatan desa melalui program kemitraan dan pertanian. 

"Tentu tidak perlu dikhawatirkan karena dengan kondisi yang terjadi saat ini, justru menjadi peluang desa-desa untuk berinovasi membuat kegiatan yang meningkatkan pendapatan wilayah masing-masing," jelasnya. 

Adapun bagi desa yang memiliki potensi wisata lokal, menurutnya juga menjadi momentum untuk menggenjot pendapatan melalui pengembangan potensi yang lebih luas. 

"Seperti Desa Ponggok yang punya omzet miliaran dari pengelolaan pariwisata, ini jadi salah satu contoh untuk bisa menularkan strateginya ke desa-desa lainnya di Indonesia. Sebenarnya masih banyak peluang bagi desa untuk memperoleh pendapatan diluar dana desa," pungkasnya.