GKR Timoer Ungkap Alasan Gelar Jumenengan Nata PB XIV KGPH Purboyo
- KGPH Purboyo diikrarkan sebagai penerus di depan jenazah PB XIII
- Tak tanggapi penobatan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV
- Kuasa Hukum: KGPH Purboyo disiapkan sebagai putra mahkota sejak 2012
Surakarta, IDN Times – Putri tertua almarhum Pakubuwono (PB) XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menegaskan bahwa Keraton Surakarta tidak mengalami kekosongan pemerintahan setelah PB XIII wafat pada 2 November 2025 lalu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Keraton Surakarta, Jumat (14/11/2025).
1. KGPH Purboyo Diikrarkan sebagai Penerus di Depan Jenazah PB XIII
GKR Timoer mengungkapkan bahwa Putra Mahkota KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purboyo telah menyatakan ikrar penerus tahta di hadapan jenazah sang ayahanda pada 5 November 2025. Menurutnya, ikrar tersebut otomatis menetapkan Gusti Purboyo sebagai PB XIV.
“Setelah wafatnya PB XIII, tidak ada kekosongan kepemimpinan. Ketika Gusti Purboyo mengikrarkan diri sebagai PB XIV, saat itu pula beliau resmi melanjutkan estafet kekuasaan,” ujar GKR Timoer.
Ia menegaskan bahwa ikrar tersebut menjadi dasar sahnya transisi kepemimpinan di internal keraton.
2. Tak Tanggapi Penobatan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV
Di sisi lain, GKR Timoer enggan menanggapi polemik penobatan KGPH Hangabehi, putra tertua PB XIII dari pernikahan kedua, yang juga diklaim sebagai PB XIV oleh kelompok lain.
“Untuk hal-hal lain saya tidak ingin berkomentar. Kami menjalankan sesuai amanah Sinuhun PB XIII,” jelasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa kubu GKR Timoer dan Gusti Purboyo memilih fokus pada jalur suksesi yang mereka yakini sebagai keputusan sah almarhum PB XIII.
3. Kuasa Hukum: KGPH Purboyo Disiapkan Sebagai Putra Mahkota Sejak 2012
Kuasa Hukum PB XIV, Teguh Satya Bhakti, menegaskan bahwa PB XIII telah memilih Gusti Purboyo sebagai putra mahkota sejak usia 10 tahun, yakni pada 2012. Penobatan resmi dilakukan pada 27 Februari 2022.
“Tiga hari setelah PB XIII wafat, Gusti Purboyo berikrar sebagai PB XIV. Secara legalitas sejak saat itu seluruh tanggung jawab keraton berada di tangan beliau,” ujar Teguh, mantan hakim PTUN Jakarta.
Ia juga menjelaskan bahwa penunjukan putra mahkota sejak dini dilakukan untuk menghindari konflik suksesi seperti yang pernah terjadi setelah wafatnya PB XII.
“PB XIII ingin memastikan tidak terjadi tarik-menarik internal keluarga seperti sebelumnya,” tambahnya.
