Gus Yasin Ungkap Peredaran Beras Oplosan Rugikan Ketahanan Pangan
- Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkap peredaran beras oplosan merugikan ketahanan pangan daerah.
- Pihak terkait diminta untuk memperjelas temuan kasus beras oplosan karena melanggar prinsip halal dan baik serta aturan negara.
- Pemprov Jawa Tengah telah mengarahkan tim untuk turun ke lapangan guna melakukan pemantauan di pasar-pasar dan intens berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Semarang, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan peredaran beras oplosan yang dikabarkan sejumlah media telah merugikan pihaknya. Sebab adanya beras oplosan dengan kualitas yang tidak bagus cenderung mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan.
"Ini merugikan. Kita capek-capek membangun kepercayaan dan ketahanan pangan, tapi ternyata ada pihak yang sengaja mengurangi kualitas dengan cara oplosan. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya, Kamis (17/7/2025).
Lebih lanjut lagi, ia menegaskan praktik pengoplosan beras tidak dapat dibenarkan baik dari sisi agama maupun aturan negara.
Ia pun menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk memperjelas temuan kasus beras oplosan ini.
“Kalau soal beras oplosan, dari sisi agama jelas tidak dibolehkan karena tidak memenuhi prinsip halalan thayyiban (halal dan baik). Harus ada kejelasan asal-usul dan kualitasnya. Dari sisi negara pun, ini tidak diperbolehkan,” akunya.
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran beras oplosan dalam bentuk apa pun. Selain merugikan konsumen, hal ini juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan.
Gus Yasin juga bilang Pemprov Jateng telah mengarahkan tim untuk turun ke lapangan guna melakukan pemantauan dan penyisiran di pasar-pasar. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus langsung di wilayah Jawa Tengah, langkah antisipasi tetap dilakukan.
“Sudah ada tim yang ke lapangan. Begitu ada informasi, pasti kami tindak lanjuti. Kalau nanti ditemukan, pasti akan kami proses. Tapi ini bukan hanya tugas Pemprov. Ada Satgas Pangan yang turut mengawasi,” ujarnya.
Gus Yasin menambahkan bahwa pihaknya secara intens melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami sudah punya satgas pangan di daerah, dan akan terus koordinasi dengan unsur pusat. Kalau ada temuan, tentu akan diproses sesuai aturan,” pungkasnya.
