Importir Jateng Desak Pembayaran Biaya Peti Kemas Langsung ke Terminal

Ketua BPD GINSI Jateng, Budiatmoko mengatakan, mekanisme pembayaran langsung kepada operator terminal lebih tepat karena pihak tersebut yang menyediakan peralatan bongkar muat, mengoperasikan fasilitas, serta bertanggung jawab atas aktivitas penanganan peti kemas.

“Memang seharusnya pemilik barang membayar langsung ke terminal operator karena namanya saja Terminal Handling Charges. Kenapa selama ini pemilik barang bayarnya ke pelayaran,” ungkapnya Kamis (12/11/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Kokok tersebut, skema pembayaran melalui perusahaan pelayaran selama ini membuat pemilik barang harus menanggung biaya penanganan terminal lebih mahal.

Selain persoalan biaya, ia menilai mekanisme tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Sebab, transaksi pembayaran THC dilakukan melalui perusahaan pelayaran asing sehingga pajak atas transaksi tersebut dinilai belum dapat dipungut secara optimal.

Pembayaran yang menggunakan mata uang dolar AS dan dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan perusahaan pelayaran juga menjadi perhatian GINSI. Menurutnya, kurs tersebut lebih tinggi dibandingkan kurs Bank Indonesia (BI).

Kokok menjelaskan, peralatan bongkar muat peti kemas atau container crane (CC) diinvestasikan oleh operator terminal. Pengoperasiannya juga melibatkan sumber daya manusia dari terminal, sementara tanggung jawab atas permasalahan penanganan peti kemas berada pada operator terminal.

Atas dasar itu, GINSI Jateng mendukung usulan BPP GINSI agar pemerintah dan pemangku kebijakan mempertimbangkan pembayaran THC secara langsung dari pemilik barang kepada operator terminal.

“Kami mendukung usulan dari BPP GINSI agar pemerintah dan pemangku kebijakan mulai mempertimbangkan pembayaran biaya handling di terminal dibayarkan langsung oleh pemilik barang ke terminal operator, mengingat alat bongkar muatnya (CC) diinvestasikan oleh Terminal Operator, dioperasikan sumber daya manusia (SDM) Terminal, dan jika terjadi permasalahan terkait handling yang bertanggung jawab juga Terminal Operator,” jelas Kokok.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan aktivitas bongkar muat barang curah atau breakbulk. Jika menggunakan ketentuan FIOS (Free In and Out Stowed), pemilik barang membayar keseluruhan biaya bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat (PBM) atau operator yang menangani aktivitas tersebut.

Menurutnya, penanganan peti kemas semestinya dapat menerapkan prinsip serupa.

GINSI Jateng menilai perubahan mekanisme pembayaran THC berpotensi memberikan dampak terhadap penerimaan negara, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan pembayaran langsung kepada operator terminal, transaksi antara pemilik barang dan penyedia jasa penanganan terminal dapat dilakukan secara lebih transparan. Skema ini dinilai berpotensi memberikan kepastian biaya sekaligus membuka ruang pemungutan pajak yang selama ini dinilai belum optimal.

“Perubahan mekanisme pembayaran THC berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini belum dapat dipungut dari transaksi antara importir dan perusahaan pelayaran asing. Skema pembayaran langsung kepada operator terminal juga akan memberikan manfaat bagi negara sekaligus kepastian biaya buat pelaku usaha,” terangnya.

GINSI Jateng berharap penataan mekanisme THC dapat dilakukan secara transparan dan memiliki kepastian hukum. Organisasi tersebut menilai penerapan biaya penanganan terminal yang tepat dapat mendukung terciptanya sistem perdagangan dan logistik nasional yang lebih sehat.

“Kami ingin penataan THC benar-benar menjadi langkah konkret dalam menciptakan ekosistem logistik yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan,” tandas Kokok.