Jalan Rusak hingga PJU Dikeluhkan Warga Semarang, Tembus 7.835 Aduan

Dari 89,4 persen laporan yang diterima dan telah diselesaikan itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengajak masyarakat terus memanfaatkan kanal resmi Lapor Semar untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun aspirasi terkait pelayanan publik.

Menurutnya, laporan warga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.

“Saya mengajak masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun aspirasi terkait pelayanan publik melalui kanal resmi Lapor Semar. Setiap laporan yang masuk menjadi bahan bagi kami untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga dan memperbaiki pelayanan di Kota Semarang,” ujarnya, Minggu (25/10/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Didik Dwi Hartono menjelaskan, bahwa aduan yang telah diselesaikan mencakup berbagai persoalan pelayanan publik.

‘’Dari laporan yang masuk, terdapat 1.025 aduan kerusakan penerangan jalan umum (PJU) dan 809 laporan jalan rusak. Selain itu, terdapat 457 aduan terkait parkir serta 435 laporan mengenai layanan bus rapid transit (BRT),’’ jelasnya.

Pemkot Semarang juga mencatat sebanyak 20 rumah tidak layak huni telah diperbaiki.

Pengelolaan aduan dilakukan secara tersistem agar laporan dapat diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangannya. Pelapor juga dapat memantau perkembangan tindak lanjut secara berkala.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs laporsemar.semarangkota.go.id atau WhatsApp di nomor 081215000512. Pemkot Semarang menyatakan kerahasiaan identitas pribadi pelapor tetap dijaga.

Sementara itu, Pemkot Semarang juga berupaya mempercepat penyelesaian laporan melalui monitoring dan evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui kunjungan ke kantor perangkat daerah serta pembahasan rekapitulasi pengaduan dalam forum Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dipimpin langsung oleh wali kota.

Selain itu, pemerintah tengah menyempurnakan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur (SOP) hingga tingkat pelaksana.

Salah satu perubahan yang direncanakan ialah memangkas batas waktu maksimal penyelesaian aduan dari 30 hari menjadi 10 hari.

Rencana tersebut diharapkan membuat penanganan laporan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Pemkot Semarang juga mendorong warga lebih aktif menggunakan Lapor Semar agar persoalan pelayanan publik dapat teridentifikasi dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.