Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh pasokan blangko e-KTP mencapai 90 ribu lembar menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024.
Kiriman blangko e-KTP tersebut dianggap sudah mencukupi untuk melayani masyarakat tiap kabupaten/kota yang berniat melakukan perekaman data baru maupun migrasi tempat domisili.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jateng, Tri Harso Widirahmanto memastikan jumlah blangko e-KTP yang dikirimkan Ditjen Dukcapil Kemendagri bisa mengamankan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.
"Kami dapat jatah kiriman blangko e-KTP sebanyak 90 ribu buah. Dan pantauan kami di masing-masing kabupaten kota juga aman. Cadangan blangko e-KTP di tempat kita juga masih cukup. Artinya stoknya aman, gak ada kekurangan blanko sampai penyelenggaraan Pilkada 2024," tutur Tri kepada IDN Times, Minggu (26/5/2024).
Sedangkan untuk berapa banyak jumlah permintaan rekam data e-KTP untuk warga yang pindah domisili, pihaknya sampai sekarang masih terus memverifikasinya.
Keperluan layanan rekam data e-KTP untuk pindah domisili juga bersinergi dengan database milik KPU Jateng sebagai lembaga yang berwenang menangani para calon pemilih.
"Untuk yang data jumlah pindah domisili termasuk pendataan untuk berapa yang berpotensi jadi pemilih pemula masih kami koordinasikan bersama KPU," urainya.
Berdasarkan data Dispermadescapil, warga Jawa Tengah yang mengantongi e-KTP sejumlah 28.453.121 orang.
Warga yang memiliki e-KTP terbanyak ada di Kota Semarang yaitu 1.252.217 orang, Kabupaten Brebes sebanyak 1.488.858 orang, Kabupaten Tegal sebanyak 1.259.279 orang, Kabupaten Pemalang sebanyak 1.143.664 orang, Kabupaten Pati sebanyak 1.054.140 orang, Kabupaten Grobogan sebanyak 1.127.098 orang dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.533.436 orang.
Untuk warga Jateng yang melakukan perekaman e-KTP sebanyak 28.564.255 orang. Tri juga menjelaskan saat mendekati Pilkada serentak 2024, pihaknya memperkirakan muncul peningkatan jumlah pemilih pemula.
"Ketimbang kondisi Pilpres kemarin, untuk coblosan Pilkada November nanti ada tambahan pemilih pemula. Kita juga bergerak lagi untuk menggencarkan rekam data pemilih pemula. Yang jelas kita masuk ke sekolah sekolah. Utamanya ke SMA dan MA bersama Dinas Pendidikan Provinsi," terangnya.
Namun begitu, di sejumlah sekolah pihaknya menemui kendala karena banyak anak SMA yang menolak difoto memakai seragam sekolah putih abu-abu. Untuk menyiasatinya, pihaknya mengizinkan siswa mengganti pakaiannya dengan baju formal dan untuk siswi boleh memakai make up.
"Ya mau gimana lagi. Lha wong kebanyakan anak SMA gak mau difoto pakai seragam putih abu-abu. Jadi kita ambil kebijakan bahwa mereka boleh pakai baju lainnya. Boleh make up dan baju ganti," terangnya.