Jokowi Sebut Isu Ijazah Adalah Operasi Politik, Ada Penumpang Gelap
- Jokowi menilai tudingan ijazah palsu terhadap dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik yang ditunggangi pihak lain, tanpa menyebut identitas maupun bukti.
- Menurut Jokowi, isu tersebut berpotensi dipakai untuk menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran, serta mungkin mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.
- Menanggapi hak angket terkait Gibran dan dukungan Pilpres 2029, Jokowi menyebutnya kewenangan konstitusional fraksi serta urusan internal partai yang tidak ingin dicampurinya.
Surakarta, IDN Times - Presiden ke-7 RI, Joko “Jokowi” Widodo, menilai polemik tudingan ijazah palsu yang menyeret dirinya hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari kepentingan politik. Jokowi bahkan menyebut adanya operasi politik yang kemudian ditunggangi pihak lain sehingga persoalan tersebut semakin ramai diperbincangkan publik.
Jokowi menduga isu tersebut sengaja dimainkan untuk menurunkan reputasi politik seseorang. Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang terus bergulir.
1. Jokowi sebut ada operasi politik dan penumpang gelap.
Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey) Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya telah melihat adanya unsur politik di balik munculnya polemik ijazah palsu. Menurutnya, persoalan tersebut semakin berkembang setelah muncul pihak-pihak lain yang ikut memanfaatkan situasi.
“Ya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, ya ini menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa saja,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan, pada Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi dimintai tanggapan mengenai tudingan ijazah palsu yang sebelumnya menyasar dirinya dan kini juga diarahkan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi tidak menjelaskan secara terperinci siapa pihak yang dimaksud sebagai penumpang gelap dalam dugaan operasi politik tersebut.
2. Singgung upaya menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi pembicara utama dalam Wisuda Institut Pariwisata Trisakti (IPT) Tahun Akademik 2025/2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026)(Dok. Setwapres) Jokowi juga tidak menampik kemungkinan bahwa polemik yang terus berkembang dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang lebih mendesak.
Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang berupaya memanfaatkan isu tersebut untuk melemahkan citra politik seseorang.
“Ya… bisa saja seperti itu, bisa saja memang… sekali lagi, operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah dugaan upaya penurunan reputasi politik itu ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya sama-sama berpotensi menjadi sasaran.
“Ya dua-duanya bisa,” kata Jokowi singkat.
Meski menyebut adanya operasi politik, Jokowi tidak membeberkan bukti maupun identitas pihak yang diduga berada di balik gerakan tersebut.
3. Tanggapi wacana hak angket terkait pemakzulan Gibran.
Anggota Fraksi Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia terima masukan pembentukan hak angket ijazah Gibran dari koalisi sipil. (IDN Times/Amir Faisol). Dalam kesempatan yang sama, Jokowi turut menanggapi pertanyaan mengenai sikap fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut mempertimbangkan usulan penggunaan hak angket di DPR berkaitan dengan polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menegaskan bahwa penggunaan hak angket merupakan kewenangan konstitusional partai politik melalui fraksinya di DPR.
“Ya itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR. Itu hak konstitusional yang di… sudah diatur oleh konstitusi kita,” ujarnya.
Jokowi tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai wacana tersebut. Ia hanya menekankan bahwa setiap fraksi mempunyai hak yang telah diatur dalam konstitusi.
4. Soal Pilpres 2029, Jokowi enggan campuri urusan partai.
Presiden ke-7 Jokowi. (IDN Times/Larasati Rey) Selain polemik ijazah dan pemakzulan Gibran, Jokowi juga dimintai tanggapan mengenai munculnya sinyal dukungan sejumlah partai politik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Sejumlah partai seperti PAN, PKB, dan Golkar disebut mulai memberikan isyarat dukungan kepada Prabowo, meskipun belum ada kepastian mengenai sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi memilih tidak ikut campur. Menurutnya, keputusan mengenai arah dukungan politik sepenuhnya menjadi kewenangan internal masing-masing partai.
“Itu hak internal partai masing-masing yang harus juga kita hormati. Karena itu adalah hak konstitusional setiap partai. Dan kita nggak mau mencampuri urusan internal partai,” kata Jokowi.
Jokowi juga ditanya mengenai pernyataannya terkait peluang pasangan Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.
Namun, ia tidak memberikan penegasan mengenai dukungannya terhadap pasangan tersebut pada Pilpres 2029.
“Ya memang pemilu kan masih jauh. Kita urusin yang dekat-dekat dulu. Ya. Makasih,” pungkasnya.
