Kasus COVID-19 Semakin Melonjak, ASN Pemkab Boyolali Diminta WFH

Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri menyebutkan kebijakan untuk memberlakukan WFH bagi para ASN yakni untuk mencegah penularan COVID-19.

“WFH memang diberlakukan untuk memutus rantai penularan wabah (Covid-19) ini dan dia (ASN) harus stay at home, harus dirumah,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri

Kebijakan tersebut diambil, mengingat kasus positif Covid-19 yang angkanya terus bergerak naik. Kebijakan tersebut juga tertuang di Surat Edaran (SE) Bupati Boyolali Nomor 060/1562/1.8/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Perubahan Atas SE Bupati Boyolali Nomor 800/1219/1.8/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Baru di Lingkungan Pemkab Boyolali.

Pemberlakuan WFH menurut Sekda kecuali utuk ASN di OPD atau dinas-dinas yang bertugas di Satgas COVID-19.

“Boyolali mengambil opsi WFH maksimal 50 persen yang masuk. Di kecualikan dinas-dinas yang bertugas di Satgas (Satuan Tugas) Covid-19, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Kesehatan, Satpol PP, Puskesmas, kepala dinas,” terangnya.

Pemberlakuan WFH ini juga diharapkan dapat memaksimalkan program Jogo Tonggo di masing-masing RT di wilayah tempat tinggal. Selain itu, di pemberlakukan WFH para ASN diharapkan selalu mengaktifkan telepon selular sehingga mudah dihubungi dan berkoordinasi dengan pekerjaan.

Meski mengambil kebijakan WFH namun menurutnya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

“Tidak ada alasan pelayanan tertunda, kegiatan tertunda, WFH tidak perlu untuk alasan. Kepala OPD agar mengatur personel. Diberlakukan mulai Senin (14/9/2020). Sampai lihat situasi dan kondisi. Kalau memang kondisi wabah ini sudah menurun sudah baik nanti kita evaluasi,” ungkapnya.

Ada beberapa ASN yang diutamakan dalam pemberlakuan WFH. Antara lain yakni ASN yang memiliki penyakit bawaan, ASN yang sedang hamil, ASN yang sedang menyusui, ASN yang sedang menjalani karantina wilayah atau karantina mandiri, dan ASN yang berdomisili di luar Kabupaten Boyolali yang menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau berstatus zona merah.

Klaster baru virus corona (COVID-19) muncul lagi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya terdapat klaster pengawas pemilu (Bawaslu) di daerah tersebut.

Sejumlah kasus virus corona menonjol diungkap Kepala Dinkes Boyolali, dr Ratri S Survivalina pada Minggu (13/9/2020). Diantaranya adanya penambahan 9 kasus COVID-10, masing-masing dari klaster Bawaslu Boyolali dan klaster kantor BPJS Kesehatan Boyolali.

Tambahan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, masih didominasi adanya kontak erat dengan kasus positif virus corona sebelumnya.

Yang terbaru, pihaknya telah melakukan identifikasi berupa screening dengan melakukan swab test di kantor BPJS Kesehatan. Swab juga dilakukan di kantor Perizinan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali, yang lokasinya berdekatan.

Ratri mengatakan terdapat 33 orang yang dilakukan tes swab di kantor BPJS Kesehatan Boyolali. Sebanyak 31 orang hasilnya telah diketahui, dimana 9 orang positif COVID-19 dan 21 orang negatif virus corona. Sedangkan dua orang sisanya masih menunggu hasil tes swab keluar.

"Tes usap (swab) pegawai di Kantor DPMPTSP Boyolali dari 39 orang yang sudah keluar 16 orang, dan hasilnya negatif (COVID-19)," jelasnya melansir Antara.

Sebanyak 100 orang juga dilakukan swab test di Pasar Hewan Sunggingan, Boyolali. Dari total tersebut, 46 sudah keluar hasilnya dan negatif virus corona.

Sementara tes swab klaster Bawaslu Boyolali diikuti 344 orang dimana 333 orang sudah keluar hasilnya. Yakni 103 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 230 orang lainnya negatif virus corona, serta sisanya 11 orang masih menunggu hasil.

Berdasarkan laman covid19.boyolali.go.id per 13 September 2020 pukul 16.32 WIB, kumulatif kasus positif di Kabupaten Boyolali mencapai 684 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 133 orang masih dirawat, 200 orang isolasi mandiri, 328 orang sembuh, 23 orang meninggal dunia.

Sebelumnya karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali terkonfirmasi positif virus Corona. Hal ini diketahui setelah yang bersangkutan melakukan PCR (Polymerase Chain Reaction) atau tes swab mandiri.

Karyawan yang positif tersebut merupakan pegawai di bagian pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Pemkab Boyolali mengeluarkan kebijakan menutup kantor DPMPTSP. Meski kantor ditutup, akan tetapi pelayanan tetap berjalan.

Pelayanan perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sementara dialihkan ke semua kecamatan dan bisa secara daring. Masyarakat yang ingin memohon ijin usaha mikro untuk bisa datang ke kantor kecamatan masing masing.

“Pelayanan izin yang lain prinsipnya bisa dilayani melalui elektronik atau lewat online. Jadi prinsipnya, pelayanan tidak berhenti, jadi kepada para pemohon bisa dilayani lewat online,” terang Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali, Widodo.

Sebanyak 39 karyawan DPMPTSP juga diwajibkan untuk menjalani tes swab di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali