Kerja Sama PERADI SAI Purwokerto dan UNWIKU, Perkuat Pendidikan Profesi Hukum

Ketua DPC PERADI SAI Purwokerto, H. Djoko Susanto, S.H., mengatakan, penandatanganan MoU menjadi landasan bagi kedua institusi untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Menurutnya, pendidikan profesi advokat membutuhkan dukungan perguruan tinggi agar calon advokat memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai sebelum terjun ke dunia praktik.

"MoU ini adalah untuk menjadi payung hukum dalam langkah pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang ada di PERADI SAI Purwokerto,"ujar Djoko seusai penandatanganan.

Ia menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak ditentukan oleh status perguruan tinggi negeri maupun swasta, melainkan kualitas hasil yang ingin dicapai bersama.

"Kita jangan melihat ini negeri ini swasta, intinya sekarang adalah hasil atau output yang ingin didapatkan,"tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum UNWIKU Purwokerto, Dr. Aniek Priani, S.H., M.H., menilai kolaborasi dengan organisasi advokat dapat membantu mahasiswa memahami penerapan ilmu hukum secara langsung.

Melalui keterlibatan praktisi, mahasiswa berpeluang mempelajari penanganan perkara, penerapan hukum, hingga dinamika profesi advokat yang tidak seluruhnya dapat dipahami melalui pembelajaran di ruang kuliah.

Sejumlah program yang dapat dikembangkan meliputi magang mahasiswa, kuliah praktisi, seminar hukum, serta keterlibatan advokat senior sebagai dosen tamu atau mentor.

"Kemitraan tidak hanya menyasar peserta PKPA, tetapi juga memperluas ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum,"jelas Aniek.

Program tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman mahasiswa sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi kebutuhan dunia kerja di bidang hukum.

Selain pendidikan dan pengembangan kompetensi, kerja sama PERADI SAI Purwokerto dan UNWIKU juga berpotensi memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Sinergi akademisi dan praktisi hukum dapat diarahkan pada edukasi hukum, seminar untuk masyarakat, serta kegiatan pendampingan terhadap persoalan hukum sesuai kapasitas dan program yang disepakati kedua pihak.

Melalui kolaborasi tersebut, perguruan tinggi dapat menghubungkan kajian akademik dengan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, organisasi advokat dapat berkontribusi melalui pengalaman praktik dan pemahaman terhadap kebutuhan pendampingan hukum.

Meski demikian, pelaksanaan program magang, kegiatan akademik, dan layanan hukum tersebut masih memerlukan tindak lanjut serta perencanaan bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang meningkatkan kompetensi calon advokat, memperluas pengalaman mahasiswa, dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.