KSPI Jateng: 3 Pabrik asal Banten Bayar Upah Buruh Pakai Omnibus Law

Menurut Aulia, dengan mengedepankan sistem pengupahan sesuai UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pola perbudakan modern saat ini ada di depan mata. Terlebih lagi, katanya, setiap yang tertuang dalam Omnibus Law telah menyebabkan aturan pengupahan diserahkan kepada para pengusaha. 

Ia menganggap keberadaan tiga pabrik asal Banten yang hengkang ke Jawa Tengah menjadi tantangan berat bagi para buruh di setiap daerah. Buruh akan menjadi babak belur karena terjepit oleh situasi yang serba dilematis. 

"Tiga pabrik ini pasti akan pakai aturan Omnibus law. Dengan aturan undang-undang yang baru telah membuka peluang sistem perbudakan modern karena segala aturam terkait dengan upah buruh langsung diserahkan ke pasar, pengusaha bisa menentukan sendiri. Jadinya kalangan buruh yang akan babak belur. Ini jadi yang berat apalagi tahun depan kan diprediksi masuk resesi Global," keluhnya. 

Pihaknya pun menantang Pemprov Jateng agar berani mengambil sikap dengan mengajak tiga pemilik pabrik meneken Memorandum of Understanding (MoU) guna mengatur sistem pengupahan bagi buruh. 

"Kita sendiri sudah menganalisis dan mendata perusahaan dari Banten yang masuk ke Jateng. Terutama yang ke Brebes, Boyolali, Jepara. Pengusaha memang membuat alasan bahwa faktornya adalah upah yang rendah. Nah, tugas pemerintah harusnya lebih bijak ya. Kita sudah bicara langsung dengan Pak Ganjar, berani enggak Jateng ambil sikap tegas bikin MoU dengan pengusaha supaya tidak lagi memakai sistem kerja kontrak dan bisa menentukan sendiri batasan upah diatas rata-rata," terangnya. 

Ia mendorong agar Pemprov Jateng memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kluster pabrik yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.

Negara semestinya harus hadir melindungi para buruh agar tidak terjerat pada sistem upah yang murah. 

"Harusnya upahnya diatur ulang. Contoh upah buruh untuk pabrik padat karya dan pabrik padat modal perlu dipisahkan. Kalau orientasinya ekspor ya sesuaikan sama upah komponen barang yang diekspor. Pabrik jangan hanya mengejar upah rendah tapi dapat hasil yang besar. Negara harus kuat melawan kepentingan. Kalau ada perusahaan menghisap pekerja, pemerintah harus bisa memproteksi," ungkapnya. 

Sedangkan, di sisi lain Aulia menyarankan kepada para buruh yang masih bekerja saat ini supaya terus meningkatkan kapasitas keahlian di segala bidang. Dengan adanya peningkatan keahlian, maka akan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu menentukan besaran upah yang diterima saban tahunnya. 

"Setiap pekerja atau buruh setidaknya bisa meningkatkan kualitas keahliannya. Karena peningkatan keahlian bisa menaikan taraf hidup sekaligus menambah daya tawar terhadap perusahaan tempatnya bekerja," tandasnya. 

Sementara itu, Sakina Roselasari, Kepala Disnakertrans Jateng mengklaim hubungan industri dengan pekerja di wilayah yang cukup bagus selama ini menjadi salah satu alasan banyaknya investor yang memilih Jawa Tengah sebagai tempat pengembangan investasi.

"Pastinya hubungan industrial yang harmonis di Jateng jadi faktor pendukungnya. Saya juga udah cek kok ke Jepara, kalau pabrik yang dari Banten memang sudah lama beroperasi di sana," paparnya.