Sekolah Rakyat dapat dioperasikan di 5 gedung sentra Kemensos di Jawa Tengah
Gedung calon Sekolah Rakyat membutuhkan renovasi karena perbedaan kapasitas ruangan dan kondisi lahan
Dinsos Jateng menggelar rapat koordinasi untuk pemantapan validasi data kesiapan sarana Sekolah Rakyat
Semarang, IDN Times - Lima gedung sentra rehabilitasi sosial (Rehabsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos) di Jawa Tengah dinyatakan siap digunakan sebagai sarana tempat Sekolah Rakyat.
Gedung tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota dengan ketersediaan lahan yang memadai.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jateng, Istiadi mengungkapkan gedung sentra yang bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat ada di Sentra Baturraden Kabupaten Banyumas, Sentra Kartini Kabupaten Temanggung, Sentra Antasena Magelang, Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan Sentra Prof Suharso Kota Solo.
"Yang siap dioperasikan kan ada lima sentra kementerian dan enam milik pemerintah kabupaten. Kalau sentra milik Kemensos ya di Sentra Baturraden, Sentra Kartini, Sentra Antasena, Sentra Margolaras, Sentra Prof Suharso Solo. Lima itu secara fisik sudah siap untuk sarana rumah rakyat. Tapi yang kabupaten kota akan kita rapatkan besok Kamis," tutur Istiadi kepada IDN Times, Selasa (1/7/2025).
Lebih lanjut, pihaknya saat ini sedang menginventarisir berapa kapasitas ruangan yang dibutuhkan untuk menampung para murid Sekolah Rakyat. Sebab di tiap wilayah kapasitas gedung dan lahannya berbeda-beda.
Menurutnya kesiapan lahan untuk Sekolah Rakyat juga terkendala gedung yang rusak. Salah satunya seperti di gedung Rehabsos di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang mesti direnovasi total.
Proses renovasi juga membutuhkan peran aktif dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kemensos.
"Kalau status tanah masih diproses oleh Kemensos. Tetapi ada beberapa bangunan calon sentra yang dirobohkan untuk direnovasi total oleh Kementerian PU. Contohnya di Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo. Karena gedungnya banyak yang rusak. Makanya perlu diperbaiki menyeluruh. Gedung sentra miliknya Pemprov juga dianggap kurang memadai," akunya.
Untuk itulah, pada Kamis lusa pihaknya menggelar rapat koordinasi untuk pemantapan validasi data berkaitan kesiapan saran Sekolah Rakyat. Dinas Sosial di kabupaten/kota akan diajak rapat untuk menentukan jumlah murid dan guru yang diterima.
"Kita akan cari input data dari mereka. Lalu juga lima sentra ini akan kita cek kapasitas ruangan, jumlah siswa berapa banyak dan guru yang direkrut sudah ada berapa. Karena tidak semua Sekolah Rakyat melaporkan kepada kita," paparnya.