Membelot di Pilkada 2020, Bapak dan Anak Kader PDIP Semarang Dipecat

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan pihaknya akan mengusulkan pemecatan ke DPP PDIP terhadap kader yang berkhianat. Kader tersebut ada di di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Blora.

"Mereka nggak mendukung rekomendasi pilkada (dari PDIP). Pasti ada sanksi, nanti kita usulkan ke DPP. Sanksinya ya pemecatan," ujarnya usai Penyerahan Formulir Model B1-KWK Parpol Pilkada Serentak 2020 di Panti Marhaen kantor DPD PDIP Jateng Semarang, Rabu (2/9/2020).

Bambang menjelaskan kader yang dianggap tidak tegak lurus instruksi partai salah satunya adalah Bupati Semarang, Mundjirin. Mundjirin yang saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP, dinilai memberi ruang kepada istrinya, Bintang Narsasi untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Semarang melalui partai lain.

PDI Perjuangan sendiri memberi rekomendasi kepada pasangan calon Ngesti Nugraha-Basari untuk maju di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Semarang. Sedangkan Bintang Narsasi berpasangan dengan Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono.

"Padahal awalnya anak Pak Mundjirin kita tawari maju sebagai calon wakil (bupati), nggak boleh sama yang bersangkutan. Tahu-tahunya istrinya maju," ujar pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu.

Anak Mundjirin, Biena Munawa Hatta sendiri juga kader PDIP yang kini menjabat anggota DPRD Kabupaten Semarang.

"Anaknya kami beri ruang dengan menjadi anggota dewan karena percaya akan mendukung rekomendasi. Kalau begini kan namanya tidak mendukung rekom," tegasnya.

Bambang menyatakan Mundjirin juga anaknya akan diberhentikan dari keanggotaannya di PDIP. Lebih dari itu, Biena yang menjabat sebagai anggota dewan juga terancam dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

Sementara di Kabupaten Blora, kader PDIP yang membelot adalah Dwi Astutiningsih, yang maju Pilkada serentak 2020 Kabupaten Blora melalui Partai Demokrat. Dwi saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Blora.

PDIP sendiri memberikan rekomendasi kepada paslon Arief Rohman-Tri Yulisetyowati.

Bambang menegaskan bahwa Dwi tidak tunduk pada perintah partai. Posisinya sebagai legislator langsung diganti melalui mekanisme (PAW) dalam waktu dekat.

"Nanti kita pecati semua. Enak aja, sudah 10 tahun merasakan harkat martabat dari PDIP, pindah begitu saja. Kan etikanya nggak ada!" tandas Bambang.