Nelayan Natuna Tolak Kedatangan Ratusan Nelayan Pantura, Ini Alasannya

Nelayan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menolak rencana kedatangan ratusan nelayan pantai utara (pantura) Jawa melaut di perairan Natuna Utara.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan karena beberapa pertimbangan, seperti nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

"Alat tangkap cantrang dapat merusak ikan dan biota laut lainnya sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri," kata Hendri seperti dilansir dari Antara.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

Hal ini tentu membuat nelayan Natuna merasa tersaingi karena armada mereka saat ini masih kecil dan peralatan tangkap yang ada sangat tradisional yaitu berupa pancing ulur.

"Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih," imbuhnya.

Ketua nelayan Desa Batu Gajah, Natuna, Kurniawan Sindro Utomo meminta Pemkab Natuna maupun Pemerintah Pusat memberdayakan nelayan setempat dibanding mendatangkan nelayan pantura.

Menurut dia, nelayan juga mampu melaut hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) asal didukung dengan kapal-kapal dan peralatan yang memadai.

"Pemerintah sebaiknya membantu nelayan Natuna dengan kapal di atas 50 GT, bukan malah mendatangkan nelayan pantura," tuturnya.

Nelayan Natuna lainnya, Khairul Anam, mengaku khawatir jika pemerintah tetap mendatangkan nelayan pantura ke Natuna, maka dapat menimbulkan gesekan antara kedua belah pihak nelayan.

"Konflik Indonesia dan China mulai mereda di laut Natuna. Jangan sampai nanti ada pula konflik lanjutan antara nelayan Natuna dan nelayan pantura," ucap Khairul.

Ratusan nelayan Pantai Utara (Pantura) Kota Tegal, Jawa Tengah menyatakan siap, untuk diberangkatkan menuju perairan Natuna, Kepualauan Riau. Namun, mereka masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, H Riswanto saat dihubugi IDN Times melalui sambungan telepon, Senin (6/1) sore. Pria berpawakan sedang ini menyebut, telah melakukan rapat terbatas dengan Deputi IV Menkopolhukam di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Riswanto mengaku masih membahas perihal teknis berkaitan dengan perizinan, fasilitas, kesediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan, keamanan serta pengamanan dari negara.