Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Waduh! Tambang Serayu, Semarang-Kendal dan Merapi Picu Kerusakan Jalan

Kota Semarang
2 min read
Waduh! Tambang Serayu, Semarang-Kendal dan Merapi Picu Kerusakan Jalan
Kabid Minerba ESDM Jateng Irwan Edi Kuncoro. (IDN Times/Fariz Fardianto)
  • Dinas ESDM Jawa Tengah menerima banyak laporan warga terkait aktivitas tambang, terutama di Serayu Utara, lereng Merapi, serta wilayah Semarang-Demak, Kendal, dan Jepara.
  • Keluhan utama mencakup kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, dan debu yang mengganggu kondisi lingkungan serta warga sekitar lokasi tambang.
  • ESDM Jateng menegaskan akan menindak tambang ilegal bersama aparat dan organisasi masyarakat, sambil mendorong harmonisasi aturan antarwilayah kabupaten dan kota.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menemukan banyaknya laporan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di sejumlah kabupaten. Berdasarkan jumlah laporan, masyarakat kerap melaporkan kegiatan tambang di kawasan lereng Merapi dan Serayu Utara. 

"Saat ini laporan paling banyak yaitu kegiatan tambang di Serayu Utara, kemudian mencakup wilayah Semarang Demak, Kendal, Jepara dan kawasan Merapi," kata Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Jateng Irwan Edi Kuncoro kepada IDN Times, Selasa (17/11/2026). 

Ia mengaku terdapat 10 kantor cabang dinas ESDM se-Jawa Tengah yang rutin menampung aduan aduan dari masyarakat.

Pelaporan dari masyarakat, katanya rata-rata muncul dua atau tiga kasus. Lebih lanjut, pihaknya mengeluhkan kegiatan tambang di lokasi tersebut sering menimbulkan kerusakan jalan, arus lalu lintas yang tersendat serta dampak terasa mengenai kondisi jalan warga berdebu.

"Tentunya masyarakat kerap merasakan ada dampak kerusakan lingkungan. Paling jelas merugikan negara karena tidak bayar pajak dan itu pelanggaran pidana," ujarnya.

Kendati begitu, dengan adanya dukungan peran aktif dari aparat penegak hukum (APH) dan sejumlah organisasi masyarakat, pihaknya optimistis bisa menindak tegas para pengelola tambang ilegal. 

Untuk saat ini pihaknya membutuhkan harmonisasi peraturan antar pemangku wilayah kabupaten kota. "Kalau berjalan sesuai undang-undang pasti bisa," jelasnya.

Megenai kabar adanya pengelola tambang dibekingi aparat, pihaknya tak menampik anggapan tersebut. 

Hanya saja Dinas ESDM Jateng mengutamakan penindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal. "memang ada rumor bekingan aparat. Tapi ESDM clear and clear. Kami tidak ada BKO manapun. Kalau memah tidak berizin kami tegas melarang penambangan," tandasnya. 

    Related Articles

    See More