Surakarta, IDN Times - Berdasarkan data dari Global Corruption Barometer Asia menyimpulkan bahwa 30 persen masyarakat Indonesia yang di survei masih memberikan suap pada public service dalam setahun terakhir.
Mayoritas pemberian suap tersebut sebagai bentuk rasa terimakasih. Sisanya, alasan pemberian suap karena benar-benar diminta oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komsioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena mengatakan jika hasil survei lainnya dari Trace International, menunjukkan bahwa risiko penyuapan pada bisnis di Indonesia termasuk dalam kategori medium. Hal ini menjadi kondisi yang perlu diperhatikan.
"Ini cukup memprihatinkan. Fokus pada interaksi dunia usaha dengan pemerintah dan penyegaran atau penegakan hukum atas penyuapan," ujarnya dalam diskusi Penegakan Integritas dan Pengelolaan Whistleblowing System di aula OJK Solo, Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut, Sophia mengatakan salah satu upaya menimalisir suap yakni dengan penegakan Integritas adalah dengan mitigasi risiko serta melakukan Whistleblowing System (WBS).
Sophia menyebutkan jika cukup banyak laporan yang masuk kemudian ditindaklanjuti. OJK mendorong semua pihak untuk menggunakan media WBS jika ada indikasi kecurangan atau pencideraan integritas insan OJK.
"Kami juga akan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara mandatory kepada industri jasa keuangan (IJK). Pelaksanaannya bertahap. Saat ini kami mengapresiasi IJK yang sudah menerapkan SMAP secara sukarela," jelasnya.
OJK kedepan akan terus berkoordinasi dengan perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), maupun pasar modal. Agar penerapan SMAP lebih intensif. Menurutnya, ada tiga faktor utama terjadinya fraud. Pertama, tekanan dari lingkungan. Kedua, adanya peluang. Ketiga, adanya rasionalisasi.
"Untuk memitigasi hal tersebut, perlu peningkatan tata kelola. Kami melakukan rotasi pegawai secara berkala. Agar tidak ada peluang melakukan fraud. Kami sudah lakukan untuk meningkatkan integritas," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Solo, Eko Yunianto mengatakan OJK sebagai salah satu lembaga regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia terus berupaya melakukan penguatan governansi. Termasuk menerapkan nilai integritas yang harapannya dapat diimplementasikan juga kepada seluruh stakeholder. Termasuk di Solo dan sekitarnya.
"Kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk menerapkan nilai integritas sebagai bagian dari penerapan good governance," pungkasnya