Pemilik 94 Bidang di Desa Wadas Tolak Pengukuran Lahan, Ganjar Ngotot Tetap Jalan

Ia menuturkan pengukuran pengukuran lahan untuk pengambilan batu andesit di Desa Wadas dari kajian teknis tergolong efisien sehingga Kementerian PUPR memilih lokasi proyeknya di desa tersebut.

Namun, jika lokasi pengukurannya dipindahkan ke tempat lainnya, dirinya justru pesimistis bisa terlaksana dengan lancar. Sebab ia mengklaim harga tanah di Wadas jauh lebih murah ketimbang kawasan lainnya.

"Kalau pindah dan beli di tempat lain akan jauh lebih mahal harganya. Jadi kenapa dipilihnya di situ, ya memang dipilih yang paling efisien dan sudah ada pembahasannya dari PUPR. Merekalah yang lebih pinter menjelaskan ketimbang saya," cetusnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan dari total 548,077 area pengukuran, terdapat 169.60 meter persegi atau sekitar 2,6 persen yang masuk ranah gugatan hukum. Di sisi lain, proyek Bendungan Bener saat ini terus dikerjakan oleh tiga kontraktor. 

Untuk di wilayah Desa Wadas sendiri, katanya yang terkena imbas ada 617 bidang lahan atau seluas 1,2 juta meter persegi. "Di Wadas ada yang sedang dalam gugatan, lalu ada yang setuju dan ada yang belum," bebernya.

Dari total 617 bidang lahan itu rinciannya yang masuk pengukuran lahan kuari 
sebanyak 539 bidang, sekitar 78 bidang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan serta capaian realisasi pengukuannya mencapai 318 bidang. 

"Sisanya yang belum diukur terdapat 299 bidang. Masing-masing ada 28 bidang sudah setuju, tapi pemiliknya belum lakukan pengukuran karena sedang pergi. Kemudian pemilik 94 bidang belum setuju dan pemilik 177 bidang masih ragu-ragu. Ini silakan dipublikasi biar semuanya paham," jelasnya. 

Politikus PDIP itu menjelaskan jika tudingan banyak pihak yang menyebutkan ada proyek lain di balik pembangunan Bendungan Bener, bukan hal yang tepat. 

Ia perlu meluruskan informasi yang beredar agar publik mengetahui secara rinci soal pelaksanaan proyek Bendungan Bener.

Ia mengaku sudah mengonfirmasi kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM bahwa izin pembangunannya dijadikan satu untuk memudahkan pelaksanaan proyeknya.

"Di bawah bendungannya sudah diuji, Dirjen Minerba menyebutkan izinnya dijadikan satu dan itu pernah terjadi di Semen Rembang. Itu kan area yang terintegrasi dan gak apa-apa. Jadi, gak ada tender-tenderan. Sudah saya tanya BBWS Serayu Opak yang mengerjakan ya BBWS Serayu Opak. Kita hanya mengeluarkan biaya beli bom untuk blasting dan biaya pengangkutan," bebernya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida menegaskan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Bendungan Bener khususnya pada pengukuran lahan Kuari di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. 

Saat melakukan investigasi sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pihaknya menemukan adanya potensi maladministrasi di Desa Wadas.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak terkait dan kondisi di lapangan, kekuatan sinyal jaringan telepon maupun internet di beberapa titik tertentu Desa Wadas memang lemah dan seringkali tidak ada sinyal. Kita sayangkan karena di tengah revolusi digital, masih ada daerah tidak jauh dari Ibu Kota Purworejo masih ada yang sulit mengakses internet," tegasnya.

Pihaknya telah menegur Pemkab Purworejo agar memperhatikan penyediaan sinyal internet dan jaringan telepon di Wadas.

Ketika meminta keterangan kepada GM Telkomsel Jateng DIY, ia mendapat penjelasan bahwa Telkomsel berjanji akan memperbaiki jaringan telepon dan sinyal internet di Desa Wadas.

Ombudsman, tambahnya kini juga masih melakukan investigasi terkait potensi maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik terkait perisitiwa di Desa Wadas. "Saat ini Ombudsman Jateng masih melakukan investigasi untuk memetakan potensi 
maladministrasi," tutupnya.