Pemkot Semarang Akan Lanjutkan Pembangunan Saat Pandemik COVID-19

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, pandemik COVID-19 yang terjadi secara global menuntut pemerintah untuk realistis. Salah satunya pembangunan tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya.

‘’Hal ini karena anggaran terfokus pada penanganan COVID-19. Menurunnya pendapatan daerah juga menjadi salah satu faktornya. Namun, meski pendapatan daerah di tahun 2020 menurun drastis dibandingkan tahun 2019, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran PBB memunculkan ekspektasi baru,’’ ungkapnya melalui rekaman resmi yang diterima IDN Times, Kamis (21/5).

Untuk diketahui, jumlah pembayaran PBB di Kota Semarang hingga saat ini, hampir menyamai pendapatan pada tahun sebelumnya.

“Dengan kondisi seperti ini awalnya saya menduga di bulan April, Mei, dan Juni 2020 masyarakat ada keengganan untuk membayar PBB. Tapi setelah kami cek ternyata jumlahnya hampir menyamai seperti tahun lalu. Ini saya rasa menjadi kabar yang baik,” tuturnya.

Harapan tersebut mulai terbangun, sehingga ada beberapa upaya pembangunan yang bisa disusulkan pada anggaran perubahan.

Adapun, saat ini Pemkot Semarang mulai merancang sejumlah program dan kegiatan sebagai daya ungkit perekonomian, yang berfokus pada UMKM. 

“Tapi pasti prosesnya tidak singkat. Apalagi meskipun grafik penderita COVID-19 di Kota Semarang semakin melandai, tetapi jumlahnya masih banyak. Maka yang diharapkan saat ini adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas dengan new normal, yaitu tetap disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan dengan sabun,” jelas Hendi, sapaan Hendrar Prihadi.

Sementara itu, terkait Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Pemkot Semarang akan merujuk pada instruksi resmi di bidang keagamaan, fatwa ulama, atau Kementerian Agama. 

“Yang penting semuanya sepakat, sepaham, dan bersatu untuk bersama-sama saling menjaga agar semuanya sehat. Sedangkan untuk larangan mudik masih sama, apalagi yang memiliki mobil plat merah. Diupayakan jangan sampai mobil dengan plat H ada di Solo, Rembang, Pekalongan, Tegal, bahkan Jakarta di situasi seperti saat ini," tandas Hendi.