Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)
  • Kanwil DJP Jawa Tengah I mengumpulkan pajak Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026, tumbuh 24,23 persen tahunan dan mencapai 77,04 persen dari target Rp41,56 triliun.

  • Realisasi Januari–Oktober melampaui proyeksi awal Rp986,34 miliar. PPN dan PPnBM menjadi penyumbang terbesar Rp19,45 triliun, disusul PPh nonmigas Rp13,09 triliun.

  • Lima sektor utama menyumbang 88,21 persen penerimaan, dipimpin industri Rp17,03 triliun. DJP Jateng I juga mengajak wajib pajak memanfaatkan program pengurangan sanksi administratif PMK-71 Tahun 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Januari hingga Oktober 2026

Realisasi penerimaan pajak DJP Jateng I mencapai Rp32,02 triliun, melampaui proyeksi awal Rp31,03 triliun.

Oktober 2026

DJP Jateng I mengumpulkan Rp2,77 triliun, melampaui target bulanan sebesar Rp75,99 miliar.

31 Oktober 2026

Penerimaan pajak tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan mencapai 77,04 persen dari target 2026 Rp41,56 triliun.

17 November 2026

Arif Yanuar memaparkan kinerja penerimaan pajak dalam forum Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Semarang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kanwil DJP Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026, tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan mencapai 77,04 persen dari target Rp41,56 triliun.
  • Who?
    Kanwil DJP Jawa Tengah I membukukan penerimaan tersebut. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyampaikan laporan kinerja dan mengajak wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif.
  • Where?
    Penerimaan tercatat di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I. Laporan kinerja disampaikan di Gedung Keuangan Negara II, Semarang.
  • When?
    Realisasi dihitung untuk periode Januari hingga 31 Oktober 2026. Arif Yanuar memaparkan capaian itu pada forum Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026, Selasa, 17 November 2026.
  • Why?
    Penerimaan terutama ditopang PPN dan PPnBM Rp19,45 triliun, PPh nonmigas Rp13,09 triliun, serta sektor industri Rp17,03 triliun. DJP juga mendorong kepatuhan melalui Program Pengurangan Sanksi Administratif.
  • How?
    Realisasi akumulatif melampaui proyeksi awal Rp31,03 triliun sebesar Rp986,34 miliar. Pada Oktober 2026, DJP Jateng I menghimpun Rp2,77 triliun, melampaui target bulanan Rp75,99 miliar.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kantor Pajak Jawa Tengah I mengumpulkan uang pajak Rp32,02 triliun sampai Oktober 2026. Uangnya lebih banyak dari tahun lalu dan lebih besar dari perkiraan awal. Banyak uang pajak datang dari pabrik dan perdagangan. Pak Arif Yanuar mengajak orang yang belum selesai bayar pajak untuk memakai program keringanan denda.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pertumbuhan penerimaan DJP Jawa Tengah I menunjukkan kapasitas administrasi perpajakan daerah dalam menjaga kinerja di atas proyeksi awal. Kenaikan PPN, PPnBM, dan PPh nonmigas, bersama kuatnya kontribusi industri serta perdagangan, memberi dasar pendapatan yang solid, sementara program pengurangan sanksi administratif membuka ruang penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih ringan sesuai ketentuan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I sukses membukukan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan positif 24,23 persen secara tahunan, sekaligus merepresentasikan 77,04 persen dari total target penerimaan tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp41,56 triliun.

1. Capaian Melampaui Target Awal

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar. (IDN Times/Dhana Kencana)

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar memaparkan laporan kinerja tersebut dalam forum Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang pada Selasa (17/11/2026).

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” katanya.

Arif menambahkan, realisasi akumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ini melampaui proyeksi awal yang berada di angka Rp31,03 triliun, dengan kelebihan surplus sebesar Rp986,34 miliar atau lebih tinggi 3,18 persen. Khusus untuk kinerja bulan Oktober 2026, DJP Jateng I berhasil mengumpulkan Rp2,77 triliun, yang juga melampaui target bulanan dengan margin Rp75,99 miliar.

2. Rincian Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak

Ilustrasi Kota Semarang (IDN Times/Anggun Puspita)

Kinerja positif penerimaan negara di wilayah ini ditopang oleh beberapa jenis pungutan.

Berikut adalah rincian capaian berdasarkan jenis pajaknya:

  • PPN dan PPnBM: Menjadi penyumbang nominal terbesar dengan pencapaian Rp19,45 triliun (mengalami pertumbuhan 36,27 persen).

  • PPh Nonmigas: Terealisasi sebesar Rp13,09 triliun (mengalami pertumbuhan 30,00 persen).

  • PBB dan BPHTB: Berkontribusi sebesar Rp37,90 miliar (mengalami pertumbuhan 23,16 persen).

  • Pajak Lainnya: Mengalami kontraksi dengan catatan minus Rp557,50 miliar (pertumbuhan negatif 139,79 persen).

3. Sektor Industri Dominasi Setoran Pajak

ilustrasi pekerja konstruksi, bangunan, infrastruktur (unsplash.com/Etienne Girardet)

Dari kacamata sektoral, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I sangat bergantung pada lima sektor utama yang secara kumulatif menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan. Mengacu pada data ALCO Regional periode Januari–Oktober 2026, sektor Industri menduduki posisi puncak dengan setoran Rp17,03 triliun (berkontribusi 53,19 persen dan tumbuh 33,3 persen).

Posisi kedua diisi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan setoran Rp6,43 triliun (tumbuh 20,4 persen). Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyusul dengan realisasi Rp2,93 triliun (tumbuh 16,7 persen).

Berbanding terbalik dengan tren positif ketiga sektor di atas, dua sektor lain justru mengalami perlambatan. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi menyumbang Rp1,07 triliun (terkontraksi 6,7 persen), sedangkan sektor Konstruksi hanya memberikan kontribusi Rp788,77 miliar (terkontraksi 16,7 persen).

4. Program Pengurangan Sanksi Administratif

Warga mengakses laman sistem akun perpajakan Coretax di Semarang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sebagai langkah mendorong kepatuhan wajib pajak pada sisa tahun berjalan, Arif Yanuar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai payung hukum PMK-71 Tahun 2026.

Kebijakan ini muncul untuk memfasilitasi wajib pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi sesuai ketentuan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More