Semarang, IDN Times - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I sukses membukukan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan positif 24,23 persen secara tahunan, sekaligus merepresentasikan 77,04 persen dari total target penerimaan tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp41,56 triliun.
Penerimaan Pajak DJP Jateng I Tumbuh 24 Persen Tembus Rp32,02 Triliun
Take a Deeper Read
1. Capaian Melampaui Target Awal
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar memaparkan laporan kinerja tersebut dalam forum Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang pada Selasa (17/11/2026).
“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” katanya.
Arif menambahkan, realisasi akumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ini melampaui proyeksi awal yang berada di angka Rp31,03 triliun, dengan kelebihan surplus sebesar Rp986,34 miliar atau lebih tinggi 3,18 persen. Khusus untuk kinerja bulan Oktober 2026, DJP Jateng I berhasil mengumpulkan Rp2,77 triliun, yang juga melampaui target bulanan dengan margin Rp75,99 miliar.
2. Rincian Penerimaan Berdasarkan Jenis Pajak
Kinerja positif penerimaan negara di wilayah ini ditopang oleh beberapa jenis pungutan.
Berikut adalah rincian capaian berdasarkan jenis pajaknya:
PPN dan PPnBM: Menjadi penyumbang nominal terbesar dengan pencapaian Rp19,45 triliun (mengalami pertumbuhan 36,27 persen).
PPh Nonmigas: Terealisasi sebesar Rp13,09 triliun (mengalami pertumbuhan 30,00 persen).
PBB dan BPHTB: Berkontribusi sebesar Rp37,90 miliar (mengalami pertumbuhan 23,16 persen).
Pajak Lainnya: Mengalami kontraksi dengan catatan minus Rp557,50 miliar (pertumbuhan negatif 139,79 persen).
3. Sektor Industri Dominasi Setoran Pajak
Dari kacamata sektoral, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I sangat bergantung pada lima sektor utama yang secara kumulatif menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan. Mengacu pada data ALCO Regional periode Januari–Oktober 2026, sektor Industri menduduki posisi puncak dengan setoran Rp17,03 triliun (berkontribusi 53,19 persen dan tumbuh 33,3 persen).
Posisi kedua diisi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan setoran Rp6,43 triliun (tumbuh 20,4 persen). Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyusul dengan realisasi Rp2,93 triliun (tumbuh 16,7 persen).
Berbanding terbalik dengan tren positif ketiga sektor di atas, dua sektor lain justru mengalami perlambatan. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi menyumbang Rp1,07 triliun (terkontraksi 6,7 persen), sedangkan sektor Konstruksi hanya memberikan kontribusi Rp788,77 miliar (terkontraksi 16,7 persen).
4. Program Pengurangan Sanksi Administratif
Sebagai langkah mendorong kepatuhan wajib pajak pada sisa tahun berjalan, Arif Yanuar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai payung hukum PMK-71 Tahun 2026.
Kebijakan ini muncul untuk memfasilitasi wajib pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi sesuai ketentuan.
Curated For You
- 5 Tanda Rekening Bank Dipantau PPATK dan Pajak yang Wajib Kamu Tahu24 Aug 2026, 16:00 WIB
- Cara Bayar Pajak Motor Online Via Aplikasi Sakpole Jateng Tanpa Antre!06 Jul 2026, 10:25 WIB
- Rahasia Bebas Boncos! 4 Cara Hitung Pajak Progresif Jateng Terbaru19 Jun 2026, 07:00 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Australia Umumkan Perkuat Investasi di Asia Tenggara hingga 204016 Nov 2026, 15:48 WIB
- Bareskrim Sita Aset Rp28 Miliar dari 322 Rekening Judol16 Nov 2026, 15:59 WIB
- Mengintip Garasi Gibran, Punya 7 Kendaraan Hanya Senilai Rp286 Juta16 Nov 2026, 15:47 WIB
- Ini Aturan soal Pemindahan Satwa Dilindungi di Indonesia16 Nov 2026, 15:35 WIB
- Di Manila, Australia Gandeng ASEAN Hadapi Guncangan Energi Global16 Nov 2026, 15:48 WIB