Pengurus Golkar Jateng Diperiksa KPK Terkait OTT Bupati Pemalang
- KPK memeriksa sejumlah pengurus Golkar Jawa Tengah terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Pemalang Anom Widiyatmoko, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan.
- Dua pengurus Golkar Jateng, Harun Abdul Kafidz dan M Iqbal Wibisono, diperiksa di Mapolrestabes Semarang bersama sejumlah pejabat serta ajudan Bupati Pemalang.
- Ketua DPD Golkar Jateng Muhamad Saleh belum memberi sikap lebih jauh, sementara Iqbal Wibisono menyatakan akan memenuhi panggilan dan menghormati proses hukum.
Semarang, IDN Times - Sejumlah pengurus wilayah Partai Golkar dimintai keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan keterlibatan kasus gratifikasi yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyatmoko. Seperti diketahui, Bupati Pemalang Anom belum lama ini telah ditangkap KPK dalam aksi OTT karena terindikasi terlibat kasus korupsi.
Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Muhamad Saleh mengaku sudah mengetahui kabar adanya sejumlah pengurus partainya yang diperiksa KPK setelah dirinya membaca beberapa berita online.
"Yang saya baca itu mas," kata Saleh saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa (18/8/2026).
Informasi yang dihimpun menyebutkan ada, dua pengurus Golkar kini sedang diperiksa KPK di Mapolrestabes Semarang. Dua pengurus yang dimaksud antara lain Harun Abdul Kafidz dan M Iqbal Wibisono.
Selain itu, di Mapolrestabes Semarang penyidik KPK juga meminta keterangan terhadap ajudan Bupati Pemalang Adli Zaim, Kabid Pengelolaan SD Disdik Pemalang Ahmad Munawir, Ajudan Bupati Pemalang Adam Mursyid, Sekdin DPMPTSP Pemalang Titien dan Kabag Hukum Setda Pemalang Wuwuh Setiyano.
Berkaitan dengan sikap partainya, Saleh belum bisa berkomentar lebih mendalam. Sebab hari ini pihaknya masih disibukkan dengan rutinitas rapat melalui Zoom.
Pihaknya pun belum bisa menyikapi lebih jauh apakah akan mengambil langkah hukum atau lainnya. "Maaf lagi Zoom dg DPP mas," ujarnya.
Terpisah, Iqbal Wibisono memastikan akan hadir dalam pemeriksaan KPK di Mapolrestabes Semarang. Pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. "Tentunya (datang). Tetap memenuhi panggilan," kata Wakil Ketua DPD Golkar Jateng ini.
