Pengusaha Truk Semarang Terdampak Demo ODOL, Minta Pemerintah Benahi

23 Jun 2025, 22:11 WIB

Anggun Puspitoningrum

Spanduk memprotes aturan ODOL dipasang di badan truk. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya sih...

Pengusaha truk di Semarang terkena dampak demo sopir truk ODOL
Desakan pengusaha truk kepada pemerintah untuk membenahi aturan transportasi logistik
Sekretaris DPC Aptrindo Tanjung Emas Semarang menegaskan dampak unjuk rasa sopir truk tidak hanya kepada asosiasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Pengusaha truk terkena dampak atas aksi mogok yang dilakukan sopir truk di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Senin (23/6/2025). Mereka ikut mendesak pemerintah untuk membenahi aturan transportasi logistik dan menolak soal kebijakan over dimension over load (ODOL).

Sekretaris DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tanjung Emas Semarang, Tanuel Agustia mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian supir truk tentu tidak hanya berdampak kepada Aptrindo sebagai asosiasi.

1. Berdampak pada arus logistik

Seorang pria berbaju hitam mengintip di balik sela-sela truk yang diparkir di badan jalan utama Pantura Krapyak Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Akan tetapi, juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan, terutama pada kelancaran arus logistik, distribusi barang, dan mobilitas harian di sejumlah wilayah.

‘’Namun, kami memandang bahwa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah adalah hak setiap warga negara, termasuk para pelaku usaha di sektor transportasi. Kami mendukung setiap aspirasi yang disampaikan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (23/6/2025).

2. Proses pembuatan kebijakan perlu libatkan semua pihak

Ruas jalan utama Pantura Krapyak Semarang diblokir oleh ribuan sopir truk yang memprotes aturan ODOL. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dari aksi mogok yang dilakukan supir truk ODOL ini, Aptrindo berharap agar pemerintah dapat mendengar, memahami, dan mendalami situasi nyata yang terjadi di lapangan.

‘’Sebab, dalam proses pembuatan kebijakan, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulator, pelaku usaha, operator, hingga masyarakat terdampak agar kebijakan yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan tepat sasaran,’’ katanya.

3. Perlu koordinasi dan komunikasi yang terbuka

Truk pengangkut barang juga digeledah petugas Barantin Jateng sebagai langkah pengetatan pengawasan pada alur logistik karantina di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Tanuel menambahkan, pihaknya percaya bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memperbaiki sistem transportasi dan logistik nasional.

‘’Oleh karena itu, koordinasi yang baik dan forum komunikasi yang terbuka akan sangat membantu menghindari penolakan atau kebijakan yang kurang tepat implementasinya di masyarakat,’’ tandasnya.