Semarang, IDN Times - Elite pimpinan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mematangkan strategi untuk fokus mengurangi kemiskinan dan mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Jawa Tengah.
Dalam rakerwil PKS Jateng hari ini, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan pihaknya tak hanya fokus pada strategi pemenangan elektoral. Namun ada sorotan utama yang tertuju pada isu kerakyatan terutama masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan saat ini.
Hadi memaparkan data per Maret 2025 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen atau setara dengan 3,37 juta jiwa.
Meskipun angka ini turun dari 9,58 persen pada September 2024, PKS menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar target pembangunan daerah.
“Angka 9,48 persen kemiskinan turun dari 9,58 persen, turun sekitar 30 ribu jiwa. Padahal target Jawa Tengah turun ke angka 7 persen, jadi masih ada pekerjaan rumah sebesar 2 persen lagi yang harus kita selesaikan bersama,” urainya.
Sementara sektor ketenagakerjaan, data per Agustus 2025 mencatat jumlah pengangguran sebanyak 1,04 juta jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 persen. Angka ini membaik jika dibandingkan periode Agustus 2024 yang berada di level 4,78 persen.
Disamping itu, adanya rakerwil juga dimanfaatkan menjadi momentum krusial untuk melakukan perubahan pola pikir maupun cara kerja kader PKS di lapangan.
Menurutnya, visi besar mengejar 18 kursi DPRD Jawa Tengah didasarkan pada empat landasan kuat. Antara lain program amanah Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), visi kesepakatan Musyawarah Wilayah (Muswil), data aktual survei elektabilitas, serta hasil analisis sensus anggota pelopor.
“Rakerwil ini bukan acara formalitas saja, bukan sekadar rapat koordinasi, tapi keluarnya bersama nanti punya agenda kerja yang akan kita laksanakan lima tahun ke depan. Pada saat rapat koordinasi ini, kita ingin melakukan perubahan fundamental yakni mindset dan cara kerja,” kata Hadi.
Merespons dinamika sosial tersebut, partainya berkomitmen menjalankan delapan program unggulan DPP sebagai solusi konkret, yang meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Transformasi Digital PKS (TOTAL-PKS), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), dan Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).
Hadi menyebutkan bahwa struktur partai telah turun tangan membantu penanganan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
“Langkah ini menegaskan posisi PKS yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian elektoral, tetapi juga hadir sebagai pelayan rakyat yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebencanaan di daerah,” pungkasnya.