Posyandu Semarang Tak Hanya Urus Kesehatan, Ikut Data Anak Tak Sekolah

Perluasan fungsi tersebut diharapkan membantu kader mengenali berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kondisi tempat tinggal warga.

Peluncuran aplikasi sekaligus sosialisasi tata kelola kelembagaan Posyandu berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, kawasan Manyaran, Semarang Barat, Rabu (4/11/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran camat, lurah, serta kader Posyandu percontohan.

Transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Melalui kebijakan tersebut, cakupan pelayanan Posyandu diperluas menjadi enam bidang SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

“Dengan cakupan enam bidang pelayanan dasar, Posyandu memiliki peran yang semakin luas. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial bagi masyarakat,” ujar Agustina.

Perluasan peran Posyandu di Semarang berkaitan dengan sejumlah persoalan pelayanan dasar yang masih perlu ditangani.

Berdasarkan data per September 2026, terdapat 3.049 balita mengalami stunting dari total 68.735 balita yang telah diukur. Selain itu, tercatat 7.701 anak tidak sekolah dan 2.363 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Melalui pendataan di tingkat masyarakat, Posyandu diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian dan menghubungkannya dengan pelayanan sesuai bidang terkait.

Agustina menilai, keberadaan Posyandu yang tumbuh dari masyarakat dan dekat dengan keluarga menjadi kekuatan dalam menjalankan fungsi tersebut. Kader dinilai memiliki posisi strategis untuk mengenali persoalan warga sekaligus mendukung pendampingan.

“Posyandu itu tidak dibentuk oleh pemerintah, itu tumbuh sendiri dari masyarakat dan berada dekat dengan keluarga, merupakan salah satu ujung tombak pemberdayaan serta pelayanan,” katanya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pada 2026 setiap kelurahan di Kota Semarang mendapat anggaran untuk memiliki satu Posyandu percontohan.

Pemkot Semarang berharap penguatan kelembagaan dan penggunaan Aplikasi Posyandu 6 SPM dapat membantu kader memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mempermudah pendataan kebutuhan masyarakat.

Agustina juga mengaitkan penguatan Posyandu dengan lima pilar pembangunan daerah, yakni Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Bersih, Semarang Tangguh, dan Semarang Makmur.