PWNU Jateng Sarankan Pemerintah Gelar MBG Tanpa Ganggu Katering Ponpes

19 Jan 2025, 19:30 WIB

Fariz Fardianto

Pelaksanaan Program MBG di TK 2 Angkasa Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Intinya sih...

Kiai sepuh PWNU Jateng menunggu arahan PBNU untuk gelar MBG di ponpes
Gus Rozin menyebut ponpes siap ikuti MBG, memiliki pengalaman mengelola katering
Ponpes mampu mengelola anggaran MBG bahkan melebihi standar pemerintah

Semarang, IDN TIimes - Para kiai sepuh pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menunggu arahan PBNU untuk melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis (MBG).

Apabila nantinya digelar di lingkungan pondok pesantren (ponpes), Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin meminta supaya peraturan pada program MBG jangan sampai menganggu sistem katering yang sudah berjalan bertahun-tahun di tiap pesantren.

"Kalau pemerintah masuk ke pesantren ya tentu harus betul-betul memberikan nilai tambah di pesantren. Tidak menganggu sistem katering di pesantren yang selama ini sudah stabil," kata Gus Rozin kepada wartawan, Minggu (19/1/2025).

1. Ponpes punya pengalaman kelola katering

Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Gus Rozin menyebut seluruh ponpes se-Jateng sebenarnya mantap mengikuti pelaksanaan MBG. Terlebih lagi rata-rata ponpes punya pengalaman panjang mengelola katering untuk memasok kebutuhan makanan sehari-hari para santri.

Pada sektor dapur umum, katanya masing-masing ponpes juga sudah terbiasa mengelola makanan. Sebagian besar ponpes telah punya background untuk kegiatan MBG. Termasuk juga telah memiliki supliyer bahan bakunya.

"Pengalaman mereka mengelola katering kan gak cuma satu tahun dua tahun. kalau pesantren dipasrahi, saya pastikan seribu persen sanggup. Pesantren di Jateng ini kan yang di atas 5.000 (santri) di atas 10.000 (santri) kan banyak," tuturnya.

2. Ponpes mampu kelola MBG lebihi standar pemerintah

Ilustrasi siswa menyantap menu MBG. (IDN Times/Larasati Rey)

Soal pagu anggaran MBG yang dipatok pemerintah pusat sebesar Rp10 ribu per porsi, Gus Rozin bilang bahwa pihak ponpes justru bisa mengelola anggaran tersebut bahkan dengan standar yang diberlakukan pemerintah.

"Kita melihat saat ini MBG masih tahap uji coba. Tapi kalau melihat harga di pemerintah lalu dibandingan yang ada di pesantren tentu pesantren mampu mengelola itu. Bahkan melebihi standar pemerintah," urainya seraya menambahkan jika pihaknya memberikan respons positif atas pelaksanaan MBG yang kini sedang berlangsung.

3. PWNU Jateng tinggal tunggu arahan PBNU

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Sinduadi Timur, Mlati, Sleman, Senin (13/1/2025). (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Pihaknya nantinya perlu mengkaji sistem pelaksanaan MBG untuk mengetahui seluk-beluk sistem yang ada di dalam program tersebut.

Meski begitu, pihaknya sampai sekarang tinggal menunggu arahan dari PBNU untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan MBG. Tahapan-tahapan komunikasi antara pemerintah pusat dengan PBNU telah berlangsung.

"Sejauh ini sudah ada pembicaraan di PBNU. Kita tinggal menunggu hasil apa yang dibicarakan oleh PBNU," kata Gus Rozin.