Sekolah Rakyat di Semarang menunggu verifikasi data siswa kurang mampu dari Kemensos RI
Pemerintah Kota Semarang masih menunggu proses verifikasi data siswa kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan bahwa pihaknya diminta melakukan verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Semarang, IDN Times - Sekolah Rakyat di Kota Semarang belum menerima siswa baru. Kondisi ini karena sekarang Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan masih menunggu proses verifikasi data siswa kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Kemensos, pihaknya diminta melakukan verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
‘’Maka, kami memverifikasi melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan," ungkapnya, Kamis (17/7/2025).
Untuk diketahui, saat ini proses verifikasi faktual sedang berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2025 lalu. Kemudian, hasil verifikasi tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Sosial paling lambat tanggal 18 Juli 2025. Rapat koordinasi juga telah dilakukan bersama Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum guna mempercepat proses.
Adapun, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Semarang akan membuka kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA. kendati demikian, belum ada siswa yang mendaftar, karena masih proses verifikasi.
Bambang menjelaskan, Sekolah Rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama penuh. Siswa akan tinggal di asrama, menjalani pendidikan satu atap secara terpadu.
"Ini berbeda dengan sekolah konvensional. Sekolah Rakyat butuh komitmen orang tua karena anak-anak harus tinggal di asrama. Bahkan, di surat dari Kemensos, dilampirkan juga surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua," jelasnya.
Dengan sistem ini, siswa dari berbagai penjuru Kota Semarang termasuk dari daerah pelosok, berpeluang besar untuk diterima.
Selanjutnya terkait tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kota Semarang belum melakukan diskusi khusus.
Bambang menuturkan, kemungkinan besar guru akan direkrut dari masing-masing daerah, menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
"Sementara ini, kita menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodir baru SD dan SMA. Mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran soal banyaknya Sekolah Dasar Negeri yang kosong, Bambang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sekolah umum karena segmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keduanya berbeda.
"Sekolah Rakyat khusus untuk siswa kurang mampu, boarding, dan terintegrasi. Sedangkan, sekolah reguler sistemnya pagi pulang siang. Jadi tidak akan saling mengganggu," terangnya.
Sementara, Pemkot Semarang saat ini sedang mempersiapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Adapun, sebagian lahan saat ini masih berstatus sebagai lahan pertanian.
Pemerintah Kota Semarang sendiri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan legalisasi lahan tersebut.
"Untuk fisiknya sedang kita siapkan, dan legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan target masing-masing enam rombongan belajar atau rombel untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA,” tandas Bambang.