Semarang, IDN Times - Tingginya angka inflasi medis di Indonesia yang menyentuh level 13 persen menjadi tantangan berat bagi industri asuransi dan masyarakat. Kondisi ini kerap membebani pasien yang memiliki asuransi kesehatan swasta sekaligus BPJS Kesehatan, karena proses klaim acap kali mengharuskan pasien melewati dua prosedur administrasi yang terpisah dan merepotkan.
Merespons kendala tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan regulasi skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) atau yang populer dengan istilah Coordination of Benefit (COB). Kebijakan strategis ini bertujuan mengintegrasikan data asuransi swasta dengan sistem BPJS Kesehatan.