Tiga Kerawanan Pemilu yang Diantisipasi Bawaslu Banyumas

Pemetaan kerawanan berdasarkan konsep yang dipetakan oleh Bawaslu Banyumas, terdapat tiga kategori dalam pemilihan yakni kerawanan tinggi yang didalamnya menyangkut netralitas aparatur pemerintah.

Disebutkan keberpihakan seperti ASN, para penegak hukum, kepala desa dan perangkatnya termasuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Selain itu penyalahgunaan wewenang juga menjadi perhatian serius dalam pilkada serentak 2024.

Ditambahkan pemilih yang memenuhi syarat namun terdaftar dan tidak memenuhi syarat tapi terdaftar juga tak luput dari pengawasan bawaslu banyumas.

Faktor-faktor ini bisa meliputi potensi konflik sosial, ketegangan politik, riwayat kekerasan pada pemilihan sebelumnya, isu-isu keamanan, dan tingkat partisipasi pemilih.

Selain faktor kerawanan tinggi, terdapat pula kerawanan sedang dan rendah terutama dalam kampanye pemilihan, seperti konflik antar pendukung, iklan kampanye diluar jadwal, ujaran kebencian, dan politik uang oleh peserta maupun tim sukses.

Sedangkan yang masuk dalam kerawanan rendah ketika prosedur pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, keberatan saksi peserta pemilihan, pelanggaran saat pemungutan suara, dan perubahan suara dalam tahapan rekapitulasi suara yang biasanya dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu.

"Pemetaan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses demokrasi, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tekanan,"ujar Imam.

Sementara koordinator divisi pencegahan oermas humas Bawaslu Banyumas menambahkan pihaknya dalam tindakan pencegahan berdasarkan pemetaan berupaya meningkatkan keamanan di daerah rawan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Imbauan juga dilakukan kepada para pegawai pemerintah dalam menjaga netralitas, selain itu gencar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif,"ujarnya.

Rani juga menjelaskan himbauan dilakukan juga kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah bisa bersikap netral. Pada saat kampanye juga mengingatkan pada parpol, calon kepala daerah dan timnya.

Seperti diketahui Pemilihan umum beberapa waktu lalu yang dekat waktunya dengan pilkada dapat mempengaruhi pelaksanaan pilkada, untuk itu bawaslu mengingatkan penyelenggara pemilu harus mengantisipasi residu dari pemilihan umum untuk mencegah pelanggaran yang terulang.

"Pemahaman yang komprehensif
penyelenggara pemilu harus memahami teknis dan prosedur penyelenggaraan dengan baik dan perlunya memperbanyak panduan pelaksanaan pemilihan dan tingkatkan layanan informasi serta bimbingan teknis,"terang Rani.

Rani juga menjelaskan perlu adanya kerjasama dan transparansi untuk
perkuat untuk meningkatkan kualitas Pilkada dan konsolidasi antara penyelenggara pemilu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Bawaslu banyumas juga mengharapkan layanan dan fasilitas yang akses bagi semua pihak, termasuk pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas sehingga idak ada pemilih yang menghadapi kesulitan dalam partisipasi pemilihan.