Semarang, IDN Times - Memasuki masa kampanye 2023, sebanyak 520 konten yang berisi informasi bohong atau hoaks ditemukan di empat platform media sosial (medsos). Berdasarkan temuan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), konten hoaks terkait kampanye Pemilu 2024 sebarannya mencapai 52 persen dari total temuan secara keseluruhan yakni 2.000 konten.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengaku selama masa kampanye Pemilu, pihaknya mendapati ada 520 konten hoaks yang terekam dalam jejak digital Instagram, YouTube, TikTok dan Facebook.
Ia merinci bila dijumlah sejak Januari sampai Oktober kemarin ditemukan 1.944 konten hoaks. Lalu sampai awal bulan ini jumlahnya bertambah menjadi lebih dari 2.000.
"Kalau hoaks mulai Januari sampai bulan Oktober 2023 itu kita menemukan 1.944 hoaks yang 52 persennya adalah masalah politik. Yang fokus Pemilu setidaknya sekitar 520-an sampai bulan Oktober," bebernya, Jumat (8/12/2023).
Jumlah hoaks yang ditemukan Mafindo tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya ada 1.698 konten. Peningkatan hoaks yang tersebar di berbagai platform dinilai karena pengaruh momentum Pemilu 2024.
"Saat ini hoaks yang dominan di YouTube, Facebook, kemudian ada TikTok, Instagram dan WhatsApp, cuma kalau di WhatsApp karena dia platform privat, jadi gak semuanya kita ketahui," sambungnya.
Namun, ia mengklaim jika temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar. Tidak semua konten hoaks dapat diverifikasi karena jumlah dan penyebarannya sangat masif.
"Sebetulnya banyak hoaks yang belum kita temukan karena ada banyak hoaks yang beredar di aplikasi percakapan mungkin video yang tidak mudah kita de-bungking (periksa) di kanal-kanal video YouTube, TikTok itu masih banyak sekali," cetusnya.
Selain kampanye, penyebaran hoaks juga terjadi untuk isu kesehatan, penipuan digital, kebencanaan, dan masalah lainnya. Untuk topik seputar selebritas atau infotainment, ia tidak menangani.
Lebih jauh ia pun mengajak masyarakat pengguna media sosial untuk lebih skeptis dan kritis ketika menerima informasi. Setiap informasi yang ada di media sosial harus diverifikasi untuk mengetahui fakta dan kebenaran.
"Selain politik, macam macam, ada masalah kesehatan, ada juga penipuan digital, ada masalah kebencanaan, ada masalah lain-lain. Isu yang berkaitan dengan artis, itu bukan masalah publik," ungkap Septiaji.