TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sarpras Terbatas, BPOM Bentuk Jejaring Laboratorium Kosmetik

BPOM teken kerjasama dengan dua kementerian dan lab swasta

Kosmetik ilegal yang disita BPOM Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) membentuk Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) guna menyiasati keterbatasan sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki saat ini.

Pembentukan JLKI dilakukan dengan meneken perjanjian bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Badan Standardisasi Nasional (BSN), PT Saraswanti Indo Genetech, PT SGS Indonesia, dan PT Angler Biochemlab di Patrajasa Semarang.

Baca Juga: BPOM Sita Sejumlah Varian Kopi Starbuck 

1. BPOM berusaha libatkan laboratorium eksternal dan kementerian untuk awasi peredaran kosmetik

IDN Times/Helmi Shemi

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan ketersediaan sumber daya diperlukan untuk mengembangkan metode analisis dan pengujian sampel produk kosmetik yang selama ini beredar luas. 


"Melalui jejaring dan keterlibatan laboratorium eksternal, baik laboratorium kementerian, lembaga maupun laboratorium swasta, dapat bersinergi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan," kata Penny dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (21/1/2023).

2. JLKI jadi sarana bertukar informasi

Petugas BPOM melakukan pengujian sampel makanan yang akan dikonsumsi oleh delegasi pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 di Tanjungpandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc

Ia berkata dengan membentuk JLKI, maka setidaknya bisa mengatasi tantangan yang dihadapi saat mengawasi peredaran kosmetik. Khususnya, lanjutnya berkaitan dengan minimnya SDM dan sarana prasarana pengujian.

Tak cuma itu, melalui JLKI diharapkan dapat menjadi sumber pertukaran informasi antar laboratorium kosmetik dalam mendukung pengawasan kosmetik yang dilakukan BPOM.

3. JLKI ditugasi tingkatkan kompetensi SDM

IDN Times/Imam Rosidin

Setelah dibentuk, ia menyampaikan JLKI harus segera menyusun berbagai program dan kegiatan termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan metode analisis.

Program yang harus dilakukan yakni upaya peningkatan kompetensi SDM melalui sharing pengetahuan dan informasi tentang pengujian kosmetik maupun studi kolaboratif dan benchmark.

"Dengan jejaring laboratorium pengujian kosmetik yang beranggotakan beberapa kementerian lembaga maupun swasta, maka pengawasan kosmetik dapat dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, karena perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab bersama," bebernya.

Baca Juga: Bawaslu Semarang Mulai Petakan Potensi TPS Khusus, Ini Lokasinya

Berita Terkini Lainnya