2. Kebanyakan ditemukan pemilih cuma modal e-KTP

ilustrasi KTP (dok. pribadi/Agung Siswanto Bayu Aji)

Menurut Wahyudi, kasus pelanggaran coblosan di 14 wilayah itu didominasi temuan pemilih yang mencoblos hanya berbekal kartu e-KTP. Saat dikroscek ulang, pemilih tersebut ternyata tidak masuk DPT, bukan warga asli di lokasi TPS dan tidak masuk kategori DPTb maupun DPT khusus. 

Ia menekankan orang yang ikut mencoblos hanya bermodalkan e-KTP dipastikan melanggar aturan kepemiluan. Sebab, dalam aturan yang baru, pemegang e-KTP yang berhak menggunakan hak pilihnya hanya seseorang yang telah terdaftar dalam DPT di wilayah domisili. 

"Temuan di lapangan kebanyakan terkait orang-orang yang mencoblos hanya gunakan e-KTP. Faktanya saat diperiksa petugas kita, mereka bukan termasuk DPT, tidak juga terdaftar dalam DPT khusus dan bukan pemilih DPTb. Malahan banyak yang bukan warga setempat. Mereka hanya orang yang curi curi kesempatan pakai e-KTP. Padahal dalam aturan Bawaslu yang baru, orang yang seperti itu tidak termasuk pemilih," ungkapnya. 

3. Ada juga kotak suara yang dibuka tanpa dilihat saksi

Ilustrasi kotak suara. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Temuan lainnya, katanya ialah adanya pelanggaran saat membuka kotak suara. Karena ada petugas di TPS yang membuka kotak suara tanpa disaksikan para saksi TPS dan PTPS. 

"Ada juga kasus pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur. Jadi ada orang yang buka kotak suara tapi tidak ada yang menyaksikan, saksinya gak ada, PTPS belum datang karena waktu dibuka kondisinya masih pagi. Itu jelas melanggar dan tidak sesuai ketentuan," tuturnya. 

4. Ada laporan surat suara yang dicoblos dobel

Petugas TPS 02 Jalan Slamet Gajahmungkur Semarang saat melayani coblosan. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Di samping itu ada juga kasus pencoblosan surat suara ganda alias dobel. Ini dinyatakan melanggar lantaran surat suara yang wajib dicoblos hanya satu lembar untuk tiap pilihan lembar DPRD, DPR RI, DPD RI maupun capres. 

"Maka kalau surat suara yang dicoblos itu dobel bisa dilakukan PSU," akunya. 

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husein menuturkan pihaknya juga masih konsen menangani PSU yang memang butuh percepatan. 

"Kalau dugaan pelanggaran masih ada di kab/kota belum kita collect, karena waktunya penanganannya juga agak lama nggak seperti PSU yang harus disegerakan," terangnya. 

5. Daftar 14 kabupaten kota yang akan PSU

Suasana pemungutan suara pemilu 2024 di TPS 033 Krajankulon, Kaliwungu, Kab. Kendal. (IDN Times/Dian Septi Arthasalina)

Berikut data potensi sengketa kabupaten/kota di Jawa Tengah:

1. Bawaslu Kabupaten Boyolali, Potensi 3 PSU
2. Bawaslu Kabupaten Cilacap, Potensi 1 PSU
3. Bawaslu Kabupaten Jepara, Potensi 1 PSU
4. Bawaslu Kabupaten Kebumen, Potensi 1 PSU
5. Bawaslu Kabupaten Magelang, Potensi 1 PSU
6. Bawaslu Kabupaten Pemalang, Potensi 4 PSU
7. Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Potensi 1 PSU
8. Bawaslu Kabupaten Purworejo, Potensi 1 PSU
9. Bawaslu Kabupaten Rembang, Potensi 4 PSU
10. Bawaslu Kabupaten Sragen, Potensi 1 PSU
11. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Potensi 1 PSU
12. Bawaslu Kabupaten Tegal, Potensi 1 PSU
13. Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Potensi 3 PSU
14. Bawaslu Kota Tegal, Potensi 1 PSU

Baca Juga: Sekda Jateng Klaim Warga Tetap Antusias di Pemilu 2024 Meski Hujan