2. AMM tuding pemerintah lakukan kecurangan berat

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menanggapi peringatan keras terakhir dari DKPP terkait kasus Gibran Rakabuming. (IDN Times/Amir Faisol)

AMM yang terdiri dari anggota Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan ini menilai selama tahapan Pemilu 2024 telah bermunculan pelanggaran etika. Mulai dari keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sampai yang terbaru adanya putusan DKPP yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari bersalah dalam menjalankan tahapan Pemilu. 

Lebih lanjut, Lukman menekankan bahwa adanya kejadian yang bermunculan selama ini menandakan jika ada praktek kecurangan yang berat. 

"Kalau sampai itu (pelanggaran) terjadi lagi mekanisme-mekanisme yang mengarah atau praktek-praktek yang mengarah kepada kecurangan berat kita untuk bisa mengklaim sebagai negara dengan ukuran-ukuran demokrasi meskipun itu standar," tutur Lukman. 

Baca Juga: TKD Ganjar-Mahfud Endus Lebih Banyak Kecurangan di Jateng, 1 Alamat Muncul 25 Orang

3. AMM kawal demokrasi agar transparan dan bersih

Angkatan Muda Muhamamdiyah Jateng saat nyatakan sikapnya soal kecurangan pemilu 2024. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Oleh karenanya perlu ada peran kader muda Muhammadiyah untuk bersikap kritis guna menyelamatkan demokrasi atas apa yang disampaikan Jokowi.

"Mengawal demokrasi, maka proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar dipastikan bersih, transparan, dan akuntabel," ungkap Lukman.

4. Pemilu untuk cegah yang terburuk berkuasa

Ilustrasi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

Adapun poin pernyataan sikap dan tuntutan-tuntutan AMM Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan sikap keberpihakan yang merusak marwah demokrasi.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti mengintervensi dan mencampuri netralitas pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Mendesak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk bersikap tegas atas segala bentuk kecurangan, pelanggaran dan kejahatan pada Pemilu 2024.
4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu terutama terhadap dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kontestan tertentu.
5. Mengajak seluruh elemen Mahasiswa dan Masyarakat Sipil untuk mengawal  dan memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 diselenggarakan dengan penuh demokratis dan etis.
6. Menyerukan perlawanan kepada seluruh elemen Mahasiswa untuk mendobrak tirani dan menegakkan demokrasi.

Dengan pernyataan tersebut, ia menambahkan nantinya diharapkan menjadi perenungan dengan seksama karena Pemilu bukan ajang memilih yang terbaik namun sarana untuk mencegah yang terburuk berkuasa. 

"Demokrasi kita harus berjalan dengan baik dan berkualitas," terang Lukman.

Baca Juga: 9 TPS di Jateng Rawan Pemilu 2024, yang Pernah Konflik Dijaga Polisi