Semarang, IDN Times - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ingatkan pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk tidak mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di sekolah-sekolah dengan mudahnya.

Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi meminta agar kebiasaan pergantian kurikulum setelah pergantian Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan oleh Presiden dan Wapres terpilih.

"Kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. Nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting.

"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," katanya.

Apalagi, kata dia, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.

Berkaitan dengan pemerintahan baru nantinya, Unifah juga berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.

Ia mengatakan PGRI juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan.

"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," pungkas Unifah.

Baca Juga: PGRI Minta Pemerintahan Baru Jangan Mudah Mengubah Kurikulum Pendidikan