KemenPPA Minta Media Dukung UU TPKS: Identitas Korban Gak Perlu Ditulis
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPA, Agung Budi Santoso, AP. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Intinya Sih...
- KemenPPA menyarankan media massa untuk edukasi masyarakat mengenai UU TPKS
- Media perlu memahami etika pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual
- Penting bagi media massa memberi masukan kepada pemerintah pusat dan mendukung penegakan UU TPKS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menyarankan perusahaan media massa untuk terlibat aktif dalam dalam mengedukasi masyarakat mengenai implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Upaya yang bisa dilakukan seperti memberi perlindungan bagi para korban pelecehan seksual dalam berbagai kasus.
Baca Juga: Jurnalis Korban Pelecehan di KRL, UU TPKS Belum Efektif Tangani KBGO
1. Media harus perhatikan etika pemberitaan
kegiatan FGD untuk media konvensional pada kegiatan diseminasi UU TPKS di MG Setos Jalan Gajahmada, Semarang, Jumat (20/9/2024). (IDN Times/Fariz Fardianto)Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPA, Agung Budi Santoso, AP, menuturkan peran media massa perlu dipertajam supaya setiap pihak di dalamnya dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dalam UU TPKS dan mana yang dilarang.
"Salah satu keinginannya bahwa kami percaya jika media bisa memahami UU TPKS mengenai kondisi pemberitaan. Jadi dari hasil kajian dari Dewan Pers, rating pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual memang minat bacanya sangat tinggi. Namun jika tidak hati-hati dalam etika pemberitaan, ada azas yang dilanggar," ujar Agung dalam kegiatan FGD untuk media konvensional pada kegiatan diseminasi UU TPKS di MG Setos Jalan Gajahmada, Semarang, Jumat (20/9/2024).
2. Pelapor dan pendamping harus dilindungi
Ilustrasi pelecehan seksual (IDN Times)Pola edukasi yang harus dilakukan oleh media, katanya yaitu berkaitan dengan identitas dan kondisi korban yang tidak perlu ditulis secara gamblang.
Media juga didorong melindungi identitas para pelapor dan pendamping korban kekerasan seksual.
"Identitas dan kondisi tidak perlu ditulis detail. Para pelapor dan pendamping juga harus mendapat perlindungan. Maka setidaknya bagaimana perlu mengatur etika pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual," tambahnya.
Editor’s picks
3. Pemerintah minta masukan dari media
ilustrasi pelecehan seksual (freepik.com/freepik)Oleh sebab itulah, penting bagi media massa untuk memberi masukan dan saran-saran kepada pemerintah pusat mengenai hambatan yang muncul dari implementasi UU TPKS.
Lebih lanjut, pihaknya mengimbau supaya media massa ikut bergerak bersama KemenPPA untuk mendiskusikan dan menganalisa peran-peran yang ditunjukkan untuk mendukung penegakan UU TPKS.
"Jadi kalau kita mencermati penting bagi kami mengajak diskusi bilamana ada permasalahan atau masukan dari rekan media. Khususnya apa yang mestinya edukasi masyarakat soal UU TPKS. Dan harus bergerak semangat agar kita bersama-sama mendiskusikan keterlibatan dan peran-peran media untuk mengetahui kemana korban akan mengadu, dan hak-haknya apa saja," ujar Agung.
4. Keberpihakan media bisa bentuk opini masyarakat
Ilustrasi kekerasan. (IDN Times/Nathan Manaloe)Pihaknya menyoroti populasi wilayah Jawa Tengah yang besar ternyata selaras dengan pertumbuhan medianya masing-masing daerah. Pihaknya yakin keberpihakan media massa dapat mempengaruhi opini masyarakat untuk mendukung penuh UU TPKS.
"Secara umum populasi penduduk yang besar dan padat dengan medianya. Sehingga ini serentak kita bisa mengedukasi dan masyarakat bisa paham dan berdampak ke luar Jateng. Paling tidak mampu mempengaruhi masyarakat. Karenanya ini dampak yang baik untuk pelibatan media," terangnya.
Untuk saat ini KemenPPA sedang merancang aturan turunan dalam bentuk PP dan Perpres. Dukungan dari pemangku kepentingan terutama industri media akan memberikan efek positif untuk menyebarluaskan informasi penanggulangan kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: Marak Kasus KDRT Libatkan Anak, KemenPPA Ingatkan Bimbingan Pranikah
