Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Sepanjang tahun 2021, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih tumbuh subur di Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencatat ada 68 kasus pelanggaran HAM sejak Januari hingga Oktober 2021.
Baca Juga: Gak Merasa Aman, Korban Kekerasan Seksual di Unnes Takut Lapor Kampus
1. Ada 8 isu pelanggaran HAM di Jateng
Seorang pemuda memegang kertas bertuliskan kasus HAM yang belum tuntas/ANTARA FOTO/Basri Marzuki LBH Semarang melansir, berdasarkan pendokumentasian dilakukan, dari 68 kasus pelanggaran tersebut, korbannya mencapai 49.815 orang. Adapun untuk pelakunya antara lain pemerintah, aparat penegak hukum (APH), pengusaha, dan masyarakat.
Direktur LBH Semarang, Eti Oktaviani pada acara rilis Catatan Akhir Tahun 2021 secara virtual, Rabu (22/12/2021) menyebut, ada delapan isu dengan 68 kasus soal pelanggaran HAM tersebut. Yaitu lingkungan hidup, kawasan pesisir, masalah tanah, buruh, kemiskinan di perkotaan. Kemudian, kebebasan berekspresi, perempuan dan anak, serta pelanggaran hak atas peradilan yang adil (fair trial).
"LBH mencatat ada 10 kasus pelanggaran HAM untuk isu lingkungan hidup. Jumlah korban mencapai 5.441 orang dan pelakunya ada 10 dari pemerintahan dan 10 dari pengusaha. Kasus alih fungsi lahan tanpa daya dukung lingkungan menjadi pelanggaran HAM yang kerap terjadi,’’ kata Eti.
2. Pelanggaran HAM di isu pesisir menimpa 2.053 korban
Foto aerial suasana permukiman warga yang tergenang air rob di Desa Pasir Sari, Pekalongan, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah Selanjutnya, pelanggaran HAM di isu pesisir ada tujuh kasus dengan 2.053 korban, pelakunya enam dari pemerintah dan satu dari pengusaha. Dari tujuh kasus ini LBH menemukan bahwa yang dominan terjadi mengenai rob.
Pelanggaran HAM tersebut menyangkut ketidakpedulian pemerintah dengan kondisi Pesisir Utara sehingga berdampak pada nelayan dan warga di kawasan tersebut.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Lalu, untuk pelanggaran di isu tanah ada lima kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.063 orang yang ditemukan LBH melalui pemberitaan di media sepanjang tahun 2021. Namun, dalam catatan internal terkait perampasan lingkungan dan ruang hidup justru tahun lalu isu ini tinggi. Di antaranya, isu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan layang di Solo.
3. Kebebasan berekspresi berujung di kepolisian
Ilustrasi penyiksaan oleh aparat penegak hukum. (IDN Times/Prayugo Utomo) Eti menjelaskan, pihaknya juga mencatat pelanggaran HAM pada isu buruh tinggi. Ada 10 kasus yang terjadi dan dilakukan empat kejadian oleh pemerintah dan enam kejadian oleh pengusaha.
‘’Isu buruh ini menyangkut hak buruh pabrik dan pegawai honorer. Hingga saat ini masih harus berjuang ekstra mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan, pada isu miskin kota kami menyoroti ada 13 kasus dengan 200 korban dan pelakunya tujuh pemerintah, lima aparat penegak hukum, dan satu pengusaha. Isu miskin kota ini menimpa penghuni rusunawa, PKL, pedagang pasar dan lainnya,’’ katanya.
Sedangkan, pelanggaran HAM juga mengenai kebebasan berekspresi. Ada empat kasus yang terjadi dengan 200 korban sebagaimana pelaku empat oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran itu berkaitan dengan pembatasan kritik terhadap kinerja pemerintah di saat pandemik COVID-19. Alih-alih merespons kasus yang terjadi malah ditangani oleh kepolisian.
Baca Juga: Survei BEM: Pelaku Kekerasan Seksual di Undip Semarang Mayoritas Mahasiswa
