Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Ribuan perusahaan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diketahui belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Melalui kerja sama pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) atau joint inspection, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan mendatangi badan usaha (BU) yang tak patuh tersebut.
Baca Juga: Uji Coba KRIS, BPJS Kesehatan Usulkan Akses Terhadap Dokter dan Obat
1. BPJS terjunkan 42 petugas wasrik ke badan usaha
ANTARA FOTO/Septianda Perdana Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jateng dan DIY, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut sebanyak 35.585.564 jiwa atau 86,81 persen dari total penduduk. Proporsi dari segmen pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) sendiri baru 18,4 persen atau sebanyak 6.547.674 jiwa yang didaftarkan oleh 41.768 entitas BU.
Selain tidak patuh menjaminkan pekerjanya di BPJS, badan usaha di Jateng dan DIY juga masih banyak yang menunggak iuran. BPJS Kesehatan mencatat, per Juli 2022 ada 3.370 badan usaha yang belum membayar iuran dengan nilai miliaran rupiah. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022, terdapat 20.789 perusahaan yang menunggak iuran dengan nilai mencapai Rp193,5 miliar.
Melalui program joint inspection jaminan sosial ini, kedua BPJS akan menerjunkan 42 petugas wasrik ke badan usaha yang tercatat tidak patuh di Jateng dan DIY. Adapun, setiap petugas wasrik memiliki tanggung jawab mendatangi tiga badan usaha.
2. Ada 630 badan usaha yang akan diperiksa hingga akhir tahun
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta melakukan kolaborasi kerja sama pemeriksaan dan pengawasan (wasrik) kepada badan usaha yang tidak patuh di Hotel Aruss Semarang, Selasa (9/8/2022). (IDN Times/Anggun P) Adapun, perusahaan yang menjadi target pemeriksaan adalah badan usaha yang terindikasi tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih mengatakan, dalam kolaborasi ini pihaknya dengan BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya segmen pekerja.
‘’Maka, kami akan menerjunkan petugas wasrik sebanyak 42 orang. Terdapat 630 badan usaha yang akan diperiksa secara bersama-sama oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2022 nanti. Artinya setiap petugas wasrik harus mendatangi tiga badan usaha yang tidak patuh,’’ ungkapnya ditemui di kegiatan ‘Workshop Joint Inspection Kepatuhan Program Jaminan Sosial Wilayah Jawa Tengah dan DIY’ di Hotel Aruss Semarang, Rabu (9/8/2022).
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Joint Inspection akan diterapkan di seluruh Indonesia
Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) Dengan kolaborasi ini, data masing-masing bisa saling disandingkan. Hasilnya, akan lebih optimal karena aspek yang diperiksa lebih menyeluruh, yaitu kepatuhan badan usaha atas jaminan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara, program joint inspection ini sudah dimulai dari wilayah Jakarta dan hasilnya positif. Dari hasil tersebut kedua BPJS menyepakati untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Deputi Direksi Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelayanan Hukum BPJS Kesehatan, Siswandi menyampaikan, kerja sama antar kedua BPJS sebetulnya telah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa pemeriksaan bersama dinilai lebih efektif bagi badan usaha dan BPJS dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.
“Sebetulnya sudah terlaksana di seluruh Indonesia secara sporadis. Untuk itu akan kami dorong agar kolaborasi ini bisa dinasionalkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Tinggi di Jateng, Layanan Online Prioritas BPJAMSOSTEK
