UU Cipta Kerja Berdampak Tata Kelola Laut dan Kesejahteraan Nelayan

2. Nelayan kecil dan tradisional semakin sengsara hanya mengandalkan tangkap ikan

Omnibus Law UU Cipta Kerja itu, lanjut Riyono, pertama bakal berimplikasi kepada tata kelola wilayah laut, kesejahteraan nelayan, dan kedaulatan negara di laut Indonesia. 

"Dalam draf final tim perumus Badan Legislasi DPR RI sebagai bahan akhir menuju pengambilan putusan tingkat satu dijelaskan bahwa status nelayan kecil sudah tidak berbasis kepemilikan kapal yang memiliki maksimal 10 GT (red: gross tonnage), melainkan hanya kegiatan tangkap ikan. Bahkan, definisi nelayan semakin kabur karena bersifat umum atau nelayan tradisional dan kecil akan semakin sengsara," jelas Riyono. 

Isu lain yang krusial adalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) bisa diambil alih oleh pusat dengan berlindung pada proyek strategis nasional (PSN).

"Ini jelas sangat merugikan daerah dan mengancam kelestarian wilayah pesisir, sumber daya alam, berpotensi merusak laut kita dan pasti nelayan akan semakin susah," tuturnya.