Rincian Lengkap UMK Jateng 2020, Kenaikan Upah Tertinggi di Kota Tegal

2. Besaran UMK usulan dari pemerintah daerah

Penetapan UMK tersebut menurut Ganjar berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta usulan dari 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah.

"Meskipun kami punya upah minimum provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu 'njomplang' antara kota besar dengan daerah kecil," katanya.

Ganjar menekankan bahwa UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja yang sudah lebih dari satu tahun, maka besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.

"Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan. Silakan mereka mengatur besaran upahnya," ujarnya.

3. Minta semua pihak menerima penetapan UMK 2020

Orang nomor satu di Jateng itu meminta agar semua pihak menerima penetapan UMK 2020 ini dan kepada para pengusaha yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan.

"Kami juga akan terus mengawasi pelaksanaan UMK 2020. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan, silakan lapor ke kami," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Disnakertras Jateng Susi Handayani mengatakan bahwa penetapan UMK mulai berlaku per 1 Januari 2020. Kepada perusahaan yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat 20 Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. "Kalau melebihi batas waktu itu, pasti ditolak," ujarnya.