TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Datang ke Undip, Mahfud MD Ingatkan Praktek KKN yang Menjalar Lagi

Mahfud MD isi kuliah umum saat Dies Natalis Undip

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Semarang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, banyak persoalan yang saat ini perlu dituntaskan. Menurutnya, negara perlu mengintervensi supaya kekuatan ekonomi pasar yang diterapkan tidak terus memperlebar ketimpangan. 

Ia menjelaskan beberapa kelemahan sistem berdemokrasi elektoral yang juga perlu diperbaiki. 

"Kekuatan pasar menyebabkan lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat berperan optimal dengan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap peran pelaku ekonomi di ranah politik," kata Mahfud ketika memberi kuliah umum saat Dies Natalis ke-65 di Universitas Diponegoro (Undip) di Tembalang, Semarang, Sabtu (16/10/2022). 

Baca Juga: Rute BRT Terbatas, Undip Semarang Pilih Operasikan 4 Bus Kampus

1. Mahfud MD minta pihak-pihak waspadai disintegrasi

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam keterangan yang diterima IDN Times, Mahfud berkata kelemahan sistem demokrasi harus diperbaiki supaya mekanisme yang berjalan di Indonesia tetap sehat. Khususnya, katanya kesetaraan politik bisa dapat dijaga. 

Mahfud menjelaskan, kalau sistem demokrasi tak dapat dibenahi maka nantinya perekonomian yang tumbuh tidak berdampak pada kesejahteraan. Imbasnya, keadilan akan terus mengalami kemunduran. 

"Dan jika keadaan tak kunjung baik, maka akan terjadi linearitas Disorientasi, Distrust, Disobedience, Disintegrasi," terangnya. 

2. Mahfud soroti KKN dan oligarki yang kembali merebak

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Moch Asim)

Ia pun mengingatkan supaya semua pihak ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang saat ini bermunculan. Ia menyoroti banyaknya aksi money politic atau politik uang, sebaran informasi bohong atau hoax sampai maraknya aksi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 

"Masih banyak juga masalah yang harus diselesaikan. Seperti masih banyaknya politik uang, informasi hoax, praktek oligarki, dan merebaknya kembali KKN," cetusnya.

Secara khusus, ia berharap supaya semua pihak bisa menjaga demokrasi berjalan sehat, pembagian peran perlu ditentukan secara tegas.

"Negara kita telah banyak mencapai kemajuan dalam proses demokratisasi. Antara lain mencairnya friksi antar partai, mobilitas vertikal sosial yang memungkinkan rakyat biasa menjadi pejabat, dan penyelenggaraan Pemilu terbuka dan jurdil (jujur dan adil)," terangnya. 

Baca Juga: Mahfud Lapor ke Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan yang Belum Diungkap

Berita Terkini Lainnya